web analytics
  

Penerapan Pajak Dosa atas Kendaraan Beremisi Karbon

Sabtu, 8 Agustus 2020 13:03 WIB Netizen Djoko Subinarto
Netizen, Penerapan Pajak Dosa atas Kendaraan Beremisi Karbon, pajak,karbon,cukai,kendaraan,COVID-19

Kendaraan mengular di Pasteur Bandung. (ayobandung/Irfan Al Faritsi)

Djoko Subinarto

Penulis lepas, bloger, mukim di Cimahi

AYOBANDUNG.COM--Pajak dosa atas kendaraan beremisi karbon perlu diterapkan di negara kita. Kendati begitu, edukasi dan kampanye gencar yang menyasar semua kalangan wajib dilakukan sebelum pajak tersebut benar-benar diberlakukan.

Kita sama-sama tahu, kehidupan modern bukan hanya ditandai dengan makin tingginya mobilitas masyarakat, namun ditandai juga dengan makin tingginya tingkat kemacetan dan pencemaran udara. Ketergantungan atas kendaraan bermotor berbahan bakar fosil dan beremisi karbon menjadi biang penyebab mengapa kota-kota kita kian macet dan polutif.

Dalam soal kemacetan, kajian yang dilakukan Weisbrod et al bertajuk Measuring the Economic Costs of Urban Traffic Congestion to Business (2003) menyimpulkan bahwa kemacetan menaikkan biaya perjalanan, menaikkan biaya logistik serta menurunkan produktivitas. Nominal kerugian ekonomi akibat kemacetan lalu-lintas ternyata tidak sedikit. Kajian yang pernah dilakukan oleh SITRAMP (Study on Integrated Transportation Master Plan), misalnya, menyebut kerugian akibat kemacetan bisa mencapai Rp 12,8 triliun per tahun. 

Sementara terkait dengan pencemaran udara, terdapat tiga jenis kelompok polutan yang lazimnya mengotori udara. Yang pertama, polutan gas. Ini terdiri dari nitrogen oksida (NOx), nitrogen dioksida (NO2), karbon monoksida (CO), ozon (O3) dan sulfur dioksida (SO2). Yang kedua, polutan partikel, yang mencangkup partikel kasar (PM10), partikel halus (PM2.5) dan partikel ultrahalus (UFP). Yang ketiga adalah polutan logam berat, yakni kadmium, timbal dan merkuri.

Hasil sejumlah kajian baru-baru ini, sebagaimana dikutip laman citymetric.com, menunjukkan bahwa risiko gangguan mental seperti depresi, gangguan bipolar dan skizofrenia semakin besar peluangnya menimpa mereka yang terpapar polusi udara dengan intensitas yang semakin tinggi. Ambil contoh depresi, misalnya. Risikonya bisa 50 persen lebih tinggi pada mereka yang terpapar polusi udara dengan intensitas yang semakin tinggi. Adapun risiko untuk mengalami gangguan bipolar dan skizofrenia, yaitu sekitar 29 persen dan 147 persen lebih tinggi pada kelompok yang sama.

Beberapa kajian lain menunjukkan bahwa mereka yang terpapar polusi udara dengan intensitas yang kian tinggi akan lebih berisiko pula untuk mengalami kecemasan, autisme, penurunan kognitif dan demensia. Bahkan, menurut Andrea Mechelli (2020), ada bukti-bukti bahwa paparan polusi udara memiliki keterkaitan pula dengan peningkatan risiko aktivitas menyakiti diri sendiri dan bunuh diri. 

Pungutan negara

Mengingat dampaknya yang buruk bagi lingkungan dan kesehatan kita, kendaraan beremisi karbon memang layak dikenai cukai. Ini selaras dengan apa yang tercantum pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Disebutkan bahwa barang-barang tertentu yang yang mempunyai sifat atau karakteristik: (1) konsumsinya perlu dikendalikan; (2) peredarannya perlu diawasi; (3) pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup; atau (4) pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.

Secara sederhana, cukai dapat didefinisikan sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pengenaan cukai terhadap kendaraan beremisi karbon merupakan bagian dari apa yang di Barat disebut sebagai sin tax (pajak dosa). Sin tax dibutuhkan karena ada produk-produk yang kita gunakan justru menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan.

Ditaksir, nilai potensi pendapatan negara dari cukai kendaraan bermotor beremisi karbon, baik itu sepeda motor maupun mobil, per tahun bisa mencapai Rp 15,7 triliun. Sebuah jumlah yang lumayan besar.

Sebagian pendapatan dari cukai tersebut tentu saja dapat disalurkan untuk keperluan pengembangan sumber-sumber energi terbarukan dan untuk program-program pro-lingkungan. 

Kendati pengenaan cukai terhadap kendaraan beremisi karbon memang sudah selayaknya dilakukan di negara kita, pemerintah mesti melakukan kajian dan pembahasan secara komprehensif terlebih dahulu, dan tidak perlu terburu-buru membuat keputusan final.

Edukasi dan kampanye mengenai perlunya cukai kendaraan beremisi karbon wajib digencarkan terlebih dahulu sebelum pengenaan cukai ini dilakukan. Edukasi dan kampanye mesti menyasar semua golongan lapisan masyarakat dengan memanfaatkan beragam kanal media.

Pemerintah mesti mempertimbangkan pula momen yang tepat untuk pemberlakuan cukai terhadap kendaraan beremisi karbon ini. Minimal dilakukan di saat kondisi ekonomi masyarakat kita telah mulai benar-benar pulih.

Kita tahu, akibat badai virus corona (Covid-19), roda perekonomian masyarakat kita porak-poranda. Pemerintah perlu sekali memahami suasana kebatinan masyarakat sekarang ini.

Dengan edukasi dan kampanye yang baik, plus timing yang tepat di saat pemberlakuannya, diharapkan masyarakat mampu memahami sepenuhnya mengenai tujuan pengenaan cukai atas kendaraan beremisi karbon. Dengan begitu,  nada-nada sumbang terhadap kebijakan ini dapat ditekan seminimal mungkin.

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini

Editor: Adi Ginanjar Maulana

artikel terkait

dewanpers