web analytics
  

Meski Telat, PHRI Jabar Sambut Stimulus Tarif Listrik

Kamis, 6 Agustus 2020 21:44 WIB Eneng Reni Nuraisyah Jamil
Bisnis - Hotel, Meski Telat, PHRI Jabar Sambut Stimulus Tarif Listrik, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI),phri jabar,Stimulus Tarif Listrik

Hotel. (Pixabay)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat, Herman Muchtar menyambut positif pemberian stimulus Tarif Tenaga Listrik (TTL) dari pemerintah berupa pembebasan rekening mininum.

Melalui PT PLN (Persero), pemerintah telah menyiapkan mekanisme keringanan beban pelanggan menghadapi pandemi Covid-19. Salah satunya dengan pemberian Stimulus Tarif Tenaga Listrik (TTL) bagi pelanggan Golongan Sosial, Bisnis, dan Industri.

Hal ini sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Ketenagakerjaan nomor 1458/26/DJL.3/2020 tanggal 29 Juli 2020 perihal Pembebasan Biaya Beban dan Rekening Minimum yang merupakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. 

Stimulus ini meliputi pembebasan Rekening Minimum 40 Jam Nyala untuk Pelanggan Pascabayar. Layanan Reguler sesuai dengan ketentuan; Pembebasan Rekening Minimum sesuai Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) untuk Pelanggan Layanan Khusus sesuai dengan ketentuan; dan Pembebasan Biaya Beban sesuai dengan ketentuan.

"Berdasarkan hasil rapat virtual yang dilakukan assosiasi dengan PLN Jabar didapatkan beberapa poin inti. Pertama, biaya abonemen dan Rekening Minimum dihilangkan. Kedua, tagihan yang kita bayarkan ke PLN hanya daya yang terpakai saja," Kata Herman kepada Ayobandung.com, Kamis (6/8/2020) malam.

Berdasarkan aturan kebijakan, biaya minimum adalah perhitungan energi minimum selama 40 jam dalam kurun waktu satu bulan yang perlu dibayarkan oleh pelanggan. Insentif ini diberikan bagi pelanggan Sosial, Bisnis, dan Industri dengan daya dimulai dari 1.300 VA ke atas.

Pembebasan penerapan ketentuan jam nyala minimum diterapkan bagi pelanggan golongan layanan khusus sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL).

Melalui stimulus TTL tersebut, pelanggan hanya perlu membayar sesuai dengan pemakaian riil. Sementara selisih dari Rekening Minimum atau Jam Nyala Minimum terhadap rekening realisasi pemakaian serta Biaya Beban menjadi stimulus yang dibayar Pemerintah.

Meski kebijakan tersebut positif untuk roda perekonomian industri, namun Herman menilai kebijakan tersebut cukup terlambat. Pasalnya, sejak Juli khususnya saat penerapan masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), industri hotel dan restoran sudah mulai buka.

"Sebenarnya stimulus ini sudah jelas agak terlambat. Sekarang udah ada stimulus itu kan sudah tidak masuk lagi karena harusnya stimulus itu keluar pada bulan Juni paling lambat. Saat itu kan hotel pada tutup, restoran tutup, meski tutup kita tetap bayar karena ada tarif minimalnya kan, ada abodemennya," katanya.

"Stimulus ini juga terlambat buat industri, karena buat orang tekstil udah gak ada gunanya, padahal yang (memakan listrik) besar itu tekstil, hotel-hotel besar ya kan, karena pemakaiannya besar," ungkapnya.

Karenanya, untuk saat ini Herman menyebut untuk tarif minimal bagi industri hotel maupun restoran dipastikan tak berlaku lantaran industri ini telah kembali beroperasi sejak dicabutnya masa Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB).

"Tarif minimalnya sekarang udah gak kepake minimal karena udah melebihi 4000 VA, jadi kita bayar karena sebagian besar sudah pada buka, udah dinyalain. Walaupun tidak besar," ungkaonya.

Di sisi lain Herman menuturkan, stimulus PLN ini diberikan selama dari bulan Juli - Desember 2020. Artinya untuk bulan Juli yang sudah terlanjur dibayarkan, akan dikompensasi di September berbentuk Pemotongan Tagihan.

"Untuk yang bulan Juni kompensasinya pada bulan September nanti dikurangi. Stimulus ini juga berlaku dari Juli sampai Desember. Untuk kedepannya belum ada kelanjutan karena PLN juga tergantung kebijakan pusat. Tapi setidaknya pengajuan dari PHRI sejak Mei lalu direspons dengan ada stimulus ini," katanya.

Di sisi lain, Herman menyebut industri perhotelan berangsur bangkit di Masa AKB ini. Buktinya okupansi bisnis hotel mulai merangaek naik dikisaran persentase 14-17%.

Selama pendemi Covid-19 sejak empat lalu sektor perhotelan sangat terpukul. Bahkan okupansi hotel selama pandemi Covid-19 paling tinggi hanya di angka 5%. Imbasnya, merosotnya okupansi memicu beban biaya operasional tinggi salah satunya listrik per bulan.

"Peningkatan ada, tapi tidak signifikan, saat dulu (masih PSBB) berada di bawah 5%, sekarang lebih kurang antara 14-17 % kalau hotel. Karena mungkin kondisi di Jabar memang (kasus) agak berkurang karena mungkin tes PCR ditingkatkan," ujarnya.

Editor: Dadi Haryadi
dewanpers