web analytics
  

Pertama di Jabar, BKPSDM Purwakarta Uji PNS Pelaksana Naik Kelas Jabatan

Kamis, 6 Agustus 2020 12:57 WIB Redaksi AyoBandung.Com
Umum - Regional, Pertama di Jabar, BKPSDM Purwakarta Uji PNS Pelaksana Naik Kelas Jabatan, BKPSDM Purwakarta,PNS,Uji KOmpetensi

BKPSDM Purwakarta Uji PNS Pelaksana Naik Kelas Jabatan (Ist)

PURWAKARTA--Aparatur Sipil Negara (ASN) atau familiar dikenal dengan sebutan PNS, di Kabupaten Purwakarta kini harus siap untuk diuji kembali dalam kinerjanya menempati kelas jabatan tak terkecuali bagi PNS pelaksana.

Seperti yang digelar rabu pagi (5/8/2020) di aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jalan Veteran, Komplek Hegarmanah, Purwakarta. 

Sebanyak 15 ASN pelaksana, mengikuti uji kompetensi yang diuji langsung oleh tim penilai kinerja PNS internal pemerintah Kabupaten Purwakarta dan dibantu analis kepegawaian dari Provinsi jawa barat.

Salah satu tim penilai yang juga merupakan analis kepegawaian Provinsi Jawa Barat, Rita Kardinasari, menyebut jika uji kompetensi ASN ini wajib dilakukan setiap instansi pemerintah untuk mengukur kompetensi pegawainya sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 41 tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dalam uji kompetensi, akan terlihat hasil kompetensinya untuk kesesuaian kualifikasi pendidikan PNS yang bersangkutan dengan kelas jabatan yang akan didudukinya nanti.

"Cakupan pendataan dimulai dengan menelusuri dan menilai  rekam jejak, mengkaji prestasi kerja, dan melakukan penelusuran kompetensi sebagaimana yang disyaratkan dalam kualifikasi kelas jabatan," terang nya.

Menurut Rita, pelaksanaan asesmen PNS di Purwakarta yang pertama di Jawa Barat. Artinya, Purwakarta telah menjalankan amanat Permenpan RB ini dengan baik untuk menilai sejauh mana kompetensi para PNS staf pelaksana.

"Sangat ideal saya lihat Purwakarta, dengan uji kompetensi ini  diharapkan PNS pelaksana dengan kelas jabatan yang lebih tinggi. Nantinya dapat berkontribusi lebih optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan  dan pelayanan publik di Kabupaten Purwakarta," ujarnya.

Hal senada diungkapkan Kepala BKPSDM Purwakarta, Asep Supriatna. Jika langkah menyelenggarakan uji kompetensi bagi PNS pelaksana bukanlah hal yang tabu. Tetapi ini keharusan dari ikhtiar pihaknya mendapatkan SDM para PNS yang memiliki kualifikasi sesuai kompetensi yang dibutuhkan.

Sehingga nantinya dalam penempatan kelas jabatan yang ada di setiap perangkat daerah, ditempati para pelaksana yang sesuai kualifikasi, baik latar belakang pendidikannya termasuk pada loyalitas dan etos kerjanya yang baik untuk pelayanan kepada masyarakat.

"Jadi selama ini menempatkan pelaksana itu hanya berdasar pada kedekatan dengan pimpinan atau loyalitas saja, tetapi kualifikasi dan kompetensinya tidak termaksimalkan. Jadi ini nanti (uji kompetensi) bisa jadi dasar pimpinan untuk menempatkan stafnya sesuai kelas jabatan yang ada," katanya.

Untuk itu, Asep menegaskan butuh dengan segera mengetahui hasil penilaian peserta uji kompetensi yang saat ini digelar, agar pihaknya sesegera mungkin melaporkan kepada Bupati Purwakarta untuk kemudian menetapkan dan menempatkan para peserta pada kelas jabatan yang masih kosong.

Sementara itu, Kepala Bidang pengembangan SDM, BKPSDM Purwakarta, Dadi Sadali, menyebut jika ke-15 peserta asesmen PNS ini adalah mereka yang lulus persyaratan administrasi sesuai Permenpan RB 41 tahun 2018.

Awalnya ada sekitar 60 PNS yang mendaftar untuk mengikuti uji kompetensi naik kelas jabatan tersebut, sesuai usulan dari pimpinan perangkat daerah berdasarkan formasi jabatan yang masih tersedia di perangkat daerahnya.

"Ya kita verifikasi, banyak yang tidak lulus persyaratan administrasi. Terpilih lah hanya 15 orang saja ini," ujarnya.(Adv) 

Editor: Adi Ginanjar Maulana

artikel terkait

dewanpers