web analytics
  

Pekerja Bakal Dikasih Duit Rp600.000/Bulan, Ini Respons Ekonom

Rabu, 5 Agustus 2020 16:56 WIB Aini Tartinia
Umum - Nasional, Pekerja Bakal Dikasih Duit Rp600.000/Bulan, Ini Respons Ekonom, bantuan 600 ribu,pekerja,gaji,Ekonomi & Bisnis

Ilustrasi (Pixabay)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM – Pemerintah berencana menyalurkan duit bantuan sebesar Rp600.000 selama lima bulan bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta.

Selain itu, pemerintah juga akan menyiapkan tambahan bantuan seperti voucher makanan hingga pariwisata. Hal ini sebagai bentuk perluasan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah terhadap masyarakat karena pandemi Covid-19.

Tapi, tidak semua pegawai yang akan mendapat bantuan tersebut. Sebelumnya, sumber Ayojakarta.com mengatakan, sasaran pemberian bantuan ini sebanyak 15,5 juta pekerja sesuai data yang berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Jika meninjau data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2020, sebanyak 56,99 juta orang atau 43,50 persen bekerja pada kegiatan formal dan sebanyak 74,04 juta orang atau 56,50 persen bekerja pada kegiatan informal.

Penduduk yang bekerja pada kegiatan formal mayoritas ialah mereka berstatus buruh/karyawan/pegawai yaitu sebanyak 52,20 juta orang, sementara pekerja informal paling banyak pada mereka yang berstatus berusaha sendiri sebanyak 24,58 juta orang dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar sebanyak 21,51 juta orang.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, karakteristik ekonomi Indonesia memang didominasi oleh sektor informal. 

“Dugaan saya, jumlah 15 juta ini merupakan pekerja terkena dampak paling besar dengan adanya Covid-19, seperti pekerja di sektor berkaitan pariwisata, yakni hotel dan restoran,” ujar Yusuf kepada Ayojakarta.com (Ayo Media Network), Rabu (5/8/2020).

Menurutnya, untuk pekerja informal pemerintah sudah mengalokasikan bantuan dalam bentuk perlindungan sosial yang disalurkan kepada lebih dari 30 juta kelompok miskin dan rentan miskin. Hanya saja, tantangan dari penyaluran ini berada pada keakuratan data.

“Untuk penyaluran bantuan perlindungan sosial pemerintah menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di daerah banyak yang tidak up to date,” ucapnya.

Atas dasar inilah, lanjut Yusuf, akhirnya harapan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan di tengah pandemi berpotensi tidak optimal. Muara besarnya tentu pada potensi perlambatan konsumsi rumah tangga di kuartal III/2020 nanti.

“Jika terjadi, maka akan sulit untuk menahan pertumbuhan ekonomi untuk tidak terkontraksi di kuartal III nanti. Kami sendiri prediksi pertumbuhan ekonomi akan berada di range-2% sampai -4% di kuartal III/2020,” tambah Yusuf.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, munculnya wacana ini karena pemerintah ingin mendongkrak daya beli masyarakat guna menopang laju konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Seperti diketahui, saat ini pemerintah telah memberikan bantuan kepada masyarakat ekonomi rendah atau kurang mampu dan UMKM. Dan pemerintah menilai bahwa para pegawai juga berhak menerima bantuan tersebut.

“Tapi, mengenai nominalnya, berapa lama bantuan akan diberikan dan terkait sasaran penerima bantuan masih difinalisasi,” kata Yustinus.

Editor: Adi Ginanjar Maulana

artikel terkait

dewanpers