web analytics
  

Jaksa Bisa Hentikan Tuntutan Jika Barang Bukti Kurang dari Rp2,5 Juta, Ini Kata Ahli Hukum Pidana

Rabu, 5 Agustus 2020 16:38 WIB Eneng Reni Nuraisyah Jamil
Umum - Nasional, Jaksa Bisa Hentikan Tuntutan Jika Barang Bukti Kurang dari Rp2,5 Juta, Ini Kata Ahli Hukum Pidana , Jaksa,Pengadilan,Sidang,Hukum

Ilustrasi--Persidangan (Ayobandung.com)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Belum lama ini, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah ditetapkan.

Dalam Peraturan Kejaksaan ini yang dimaksud dengan keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. 

Dosen Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Mas Putra Zenno menilai, langkah penetapan ini patut diapresiasi. Lantaran saat ini tujuan pemidanaan kontemporer tidak dapat dilepaskan dari adanya proses penuntutan mesti fokus pada tujuan pemulihan kepada keadaan semula, bukan hanya sekadar pembalasan.

"Argumentasi tersebut sejatinya sesuai dengan fungsi dari hukum pidana yang sesungguhnya yakni sebagai obat terakhir atau lebih dikenal dengan ultimum remedium," kata Zenno melalui aplikasi pesan singkat, Rabu (5/8/2020).

Misalnya, lanjut Zenno, pasal 4 ayat 2 yang menyebut jaksa bisa menghentikan penuntutan dengan mempertimbangkan cost and benefit penanganan perkara.

Menurut Zenno, ada sejumlah pasal dalam Peraturan Kejaksaan yang membuktikan bahwa memang orientasinya adalah pemulihan. Misalnya, Pasal 4 ayat (2) yang memuat bahwa Penghentian Penuntutan itu dilakukan dengan mempertimbangkan cost and benefit penanganan perkara. 

"Kita dapat ketahui bersama proses penegakan hukum dewasa ini sering kali antara biaya yang dikeluarkan negara dengan hasil atau manfaat yang diperoleh dari menuntut dan memidana pelaku, lazimnya defisit," katanya.

Di Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, pasal 4 mengatur, jaksa bisa menghentikan penuntutan berdas‎arkan keadilan restoratif dengan memperhatikan kepentingan korban, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respons dan keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. 

Sementara di pasal 5, perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya jika tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun; dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2,5 juta.

Disisi yang lain, Zenno menyayangkan, Peraturan Kejaksaan ini masih terbatas pada 3 syarat yakni, perkara yang dapat dihentikan harus dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp2,5 juta dan tidak dapat dihentikan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu entitas korporasi.

"Padahal mengenai tindak pidana yang dilakukan korporasi di Singapura, Australia, dan Inggris sebagai contohnya, korporasi dapat tidak dilakukan penuntutan atau ditunda penuntutannya, asalkan telah memenuhi syarat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (Non Prosecution Agreement / Deferred Prosecution Agreement)," ujarnya.

Di aturan itu juga diatur tata cara perdamaian. Terutama di atur di pasal 7 yakni, jaksa bisa menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka selama dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Upaya perdamaian ini juga dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Editor: Rizma Riyandi

artikel terkait

dewanpers