web analytics
  
Banner Kemerdekaan

Kekayaan Menak Priangan

Selasa, 28 Juli 2020 12:20 WIB Rizma Riyandi

Menak Priangan (Dokumen Belanda)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Sebagai elit masyarakat yang dianggap memiliki kasta tertinggi, para menak priangan tentu saja memiliki berbegai bentuk kekayaan. Mulai dari uang, benda, hingga hasil alam. Dikutip dari buku Guru Besar Sejarah Universitas Padjadjaran Prof. Nina Lubis berjudul 'Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942', berikut bentuk-bentuk kekayaan yang dimiliki Menak Priangan:

Kaum menak memiliki gaya hidup penuh kebesaran, meniru gaya hidup  raja-raja (grand  style). Untuk mendukung  gaya  hidup seperti ini, diperlukan kekayaan. Seperti telah dikemukakan pada bagian pendahuluan, faktor status, kekuasaan, dan kekayaan turut membentuk struktur gaya hidup. Bila salah satu faktor berkurang, gaya hidup akan mengalami degradasi.

Ukuran  kekayaan  seseorang  dapat  dilihat  dari  bentuk  rumah, gaya  berpakaian,  konsumsi  barang-barang,  dan  sebagainya.  Hal ini  akan  diuraikan  pada  bab  lain.  Yang  akan  dijelaskan  di  sini adalah sumber kekayaan kaum ménakSebagai kaum ménak tertinggi, secara logis bupati merupakan orang  terkaya di  kabupatennya.  

Dilihat  secara  etimologis,  kata bupati berarti penguasa bumi, artinya pemilik tanah lengkap be-serta  isinya. Dalam  kenyataannya,  penguasaan  bumi  seperti  ini mengalami degradasi sedikit demi sedikit, sesuai dengan peruba-han sosiopolitik yang terjadi.Kekayaan kaum ménak tinggi, dalam hal ini bupati, diperoleh dari berbagai  penghasilan.  

Secara  garis  besar  sumber  keuangan tersebut  terdiri  dari  hasil  tanah,  bermacam-macam  pajak,  dan tenaga kerja wajib (verplichte diensten). Sebagai kepala rak-yat  pada  masa  Mataram,  seorang  bupati  dapat memungut  pajak atau  jasa  dari cacah yang  dimilikinya,  sebesar  yang  diingin-kannya.  Pada  masa Kompeni  hingga  tahun  1871, bupati-bupati Priangan menerima imbalan dari penyerahan kopi sebesar enam ringgit per pikul danmemperoleh pendapatan dari pungutan ber-macam-macam pajak yang terlalu banyak jumlahnya, tetapi tidak teratur, tidak  tetap,  bahkan  cenderung  sewenang-wenang.

Menurut  sumber  tradisional,  pada  abad  ke-19  Bupati  Bandung, Radén  Adipati  Wiranatakusumah  IV (Dalem  Bintang)  (1846-1874)  adalah  bupati  terkaya  di  antara  bupati-bupati  Bandung lainnya. Anak lelaki maupun anak perempuannya juga kayaraya, seperti  dilukiskan  dengan  kata-kata "uangna  puluhan  laksa; sugih-mukti, dan beurat  beunghar". Sumber  kekayaan  kaum ménak di bawah bupati, bersumber dari penghasilan bupati juga. Hingga  sebelum  tahun  1871,  pungutan  pajak  yang  dikenakan kepada rakyat adalah sebagai yang tersebut di bawah  ini

Dalam bentuk uang:
1.Pajak di tempat-tempat penyeberangan;
2. Pajak pasar dan warung (cuke warung, sering kali dipu-ngut oleh wedana untuk keuntungannya sendiri);
3. Pajak pemotongan kerbau dan sapi (setiap pemotongan seekor kerbau atau sapi dikenai pajak, sedangkan kepala, tanduk, dan kulitnya harus diserahkan kepada bupati)
4. Pajak penjualan ternak;
5. Pajak penangkapan ikan;
6. Pajak penjualan sawah dan tanah.

Dalam bentuk barang (in natura):

1. Cuke pare (cukai padi)
Besarnya  pajak  dalam  bentuk  hasil  panen  ini  adalah sepersepuluh  bagian.  Dahulu  di  Priangan  satuan  luas adalah kotak yang  menghasilkan  jumlah  ikatan  padi tertentu,  yaitu gedeng dan caeng. Cukai  padi  ini dikumpulkan  oleh  para  penghulu. 

Pejabat  ini kemudian  melaporkannya  kepada wedana  (kepala  dis-trik);  wedana  melaporkannya  kepada juru  tulis  cukai besar di ibu kota kabupaten; yang terakhir ini tinggal melaporkannya kepada bupati. Cukai padi ini dibayar oleh   pemilik   tanah,   sedangkan   bagi   lahan   yang dikerjakan orang lain (sistem bagi hasil), pemilik lahan dan  penggarap  merundingkan  siapa  yang  akan  mem-bayar pajak, diperhitungkan dengan biaya-biaya  yang biasa  mereka  keluarkan.  

Cukai  ini  hamsdikirimkan dari berbagai daerah ke  gudang milik para bupati. Dari hasil pungutan, bupati menyerahkan sepertiga ba-gian ke kewedanaan. Jatah ini dibagikan kepada wedana,  camat, jaga satru atau kalizvon distrik, patinggi-patinggi, para lurah, para pengawas jalan distrik, para juru  tulis,  dan asesor (yaitu  juru  tulis  untuk  urusan polisi  dan  urusan  distrik). Sisanya  sebesar  duapertiga bagian adalah untuk bupati sendiri, patih, jaksa kepala, kumetir  kepala,  mantri  paseban,  kaliwon, pembantu jaksa, para juru tulis, dan kepala-kepala bawahan.

2. Pupundutan (pundut artinya meminta hasil)
Pajak ini berupa berbagai keperluan rumah tangga se-perti  beras,  ayam,  sayurmayur,  kayubakar,  dan  lain-lain yang harus diserahkan kepada bupati (dan juga ke-pala-kepala lainnya)apabila akan diadakan pesta perkawinan, kelahiran, khitanan, dan bila ménak berkun-jung ke pedesaan. 

Yang termasuk pupundutan juga adalah  pembelian  ternak  secara  paksa  dari  rakyat  de-ngan harga dibawah nilai jual sesungguhnya. Di samping  itu,  ada  pula  pungutan  lain  yaitu papatungan (pajak kepala) yang dipungutdari para pemilik sawah.

3. Pasedekah
Pajak  yang  berupa  keperluan  hidup  yang  diserahkan pada hari-hari raya tertentu oleh rahayat (yaitu orang-orang yang berkewajiban bekerja pada bupati).

4. Berbagai  penyerahan  lain,  seperti  kuda  yang  bagus, atau ternak  lainnya,  atau  barang  apa  saja  yang dikehendaki oleh bupati atau ménak lainnya (adat ini biasa disebut nyanggrah)

 

Editor: Rizma Riyandi

artikel lainnya

dewanpers