web analytics
  

Kejari Kabupaten Tasik Selamatkan Rp 3,6 Miliar Uang Negara

Kamis, 23 Juli 2020 05:52 WIB Irpan Wahab Muslim
Umum - Regional, Kejari Kabupaten Tasik Selamatkan Rp 3,6 Miliar Uang Negara, Kejari Kabupaten Tasik,Berita Tasikmalaya,Hukrim,Uang negara

Kejari Kabupaten Tasik (Ayotasik.com/Irpan Wahab)

TASIKMALAYA, AYOBANDUNG.COM -- Selama Januari hingga Juli 2020 Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya telah menyelamatkan uang negara Rp 3,6 miliar dari kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam momen Hari Bhakti Adiyaksa ke-60 Rabu (22/7/2020) Kejari Kabupaten Tasikmalaya terus meningkatkan kinerja dan tugas fungsinya walaupun di tengah pandemi Covid-19. Hal ini dibuktikan dengan beberapa capaian dan inovasi yang telah dilaksanakan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Tasikmalaya Sri Tatmala Wahanani mengatakan, hasil evaluasi kinerja Kejari Kabupaten Tasikmalaya selama periode Januari-Juli 2020 telah banyak capaian yang telah dilaksanakan di masing-masing bidang di kejaksaan.

Walaupun dalam masa pandemi Covid-19, kata Sri, kejaksaan tetap bergerak dan bekerja, seperti dalam penanganan perkara pidana umum (Pidum) sejak Januari-Juli 2020 kejaksaan sudah menangani 130 perkara.

Bahkan, menurut Sri, dalam menangani perkara pidana umum kejaksaan tidak terhambat atau terhenti kinerjanya walaupun di tengah masa pandemi Covid-19.

"Kami melakukannya secara virtual, seperti sidang online yang telah dilaksanakan sebanyak 85 perkara," terang Sri yang ditemui di kantor kejaksaan Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (22/7/2020).

Kemudian, lanjut Sri, dalam melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan juga secara online di bidang pidana umum, termasuk juga ada kerjasama dengan PT Pos Indonesia.

Kerjasama tersebut, kata Sri, dalam bentuk pembayaran denda tilang dan pengembalian barang bukti tilang melalui petugas di kantor Pos.

"Jadi masyarakat bisa membayar denda tilang di kantor Pos terdekat dimana para pelanggar tilang itu berada," kata Sri.

Kejaksaan juga berinovasi dalam memudahkan kinerja penyidik, dalam upaya percepatan penyampaian surat pemberitahuan dan permohonan perpanjangan penahanan secara online atau daring.

Selanjutnya, dalam penanganan satu perkara pidana khusus (Pidsus) sudah proses penyelidikan dan penyidikan juga sudah dalam tahap persidangan yang dilimpahkan 12 Juli lalu dan sidang pertama sudah dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Bandung.

Dari perkara pidsus tindak pidana korupsi tersebut, ungkap Sri, kejaksaan berhasil menyelamatkan uang negara. Dari mulai tahap penyidikan jumlah kerugian negara yang berhasil diselamatkan Rp 170.500.000.

Kemudian di tingkat penuntutan Rp 2.826.000.000 dan tahap eksekusi baik dari uang pengganti dan barang bukti yang dirampas untuk negara denda dan biaya perkara telah diselamatkan hingga total keseluruhan Rp 3.616.269.267.

Dalam bidang perdata dan tata usaha negara (Datun), lanjut dia, kejaksaan pun telah menerima surat kuasa khusus (SKK) dari Bank BJB Cabang Singaparna, PT PLN dan PDAM Tirta Sukapura yang telah dilaksanakan dan berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 595.526.771.

Sementara itu, terang Sri, untuk kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh bidang datun dalam pelaksanaan anggaran penanganan Covid-19 bersama Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk (DKPP) Kabupaten Tasik dan RSUD SMC serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Tasikmalaya dengan total kegiatan sejumlah Rp 42.637.000.000.

Adapun dalam kegiatan bidang intelijen, tambah dia, kejaksaan terus melakukan kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS) yang kegiatannya sebanyak satu kegiatan di SMPN I Sariwangi.

Kemudian, penyuluhan hukum di beberapa kantor kecamatan dengan tujuh kegiatan yang akan ditindaklanjuti dengan penyuluhan hukum ke desa-desa. "Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat," kata Sri.

Selanjutnya ada kegiatan jaksa menyapa di stasiun radio Purbasora Kabupaten Tasikmalaya yang sudah kali kedua dilaksanakan dan setiap dua bulan sekali dilaksanakan. "Kami telah menjadwalkan setiap dua bulan sekali," terang dia.

Kemudian, jelas dia, dalam penerimaan negara bukan pajak, dari bidang pembinaan kejaksaan juga selama kurun waktu sejak Januari-Juni 2020 tercatat nilai sejumlah Rp 730.577.203.

Yang berasal dari pendapatan sewa tanah dan gedung serta bangunan, pendapatan biaya perkara, pendapatan denda perkara lalu lintas, denda hasil tindak pidana perkara pidum, pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya.

Termasuk pendapatan uang sitaan tindak pidana korupsi yang telah diputus oleh pengadilan, pendapatan uang pengganti Tipikor yang telah diputus dan pendapatan denda dari hasil tindak pidana korupsi, serta pendapatan uang sitaan pidana lainnya.

Kemudian, untuk bidang pembinaan ini ada banyak perbaikan sarana dan prasarana kantor yang telah dibuat antara lain dibuatnya ruang pojok koordinasi, ruang tunggu saksi, sarana video conference, ruang tahap dua penerimaan tersangka dan barang bukti, ruang media center, renovasi perpustakaan, ruang laktasi, cafe adiyaksa, jalur difabel dan lainnya.

Kejaksaan juga dalam bidang barang bukti, telah melakukan pemusnahan barang bukti dari 72 perkara. Dan barang bukti yang sudah memiliki kekuatan hukum akan dilaksanakan lelang.

"Jadi akan ada lelang barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dilaksanakan Selasa (18/8) 2020 nanti. Ada sebidang tanah berlokasi di Desa Sukamulya Kecamatan Singaparna seluas 82 meter persegi dengan nilai Rp 40 juta," terang Sri.

Kemudian satu unit Toyota Kijang tahun 1995 nilainya Rp 24 juta. Satu unit sepeda motor Honda tahun 2012 nilainya Rp 5 juta. Satu unit motor Honda nilainya Rp 6 juta. Laptop dan PC komputer, printer, mesin bor, gurindra dan pompa air.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya Donni Roy Hardi menambahkan uang negara yang berhasil diselamatkan dalam kasus tindak pidana korupsi, Rp 3.616.269.267 tersebut dari beberapa kasus korupsi.

Baik dalam tahap penyidikan dan penuntutan, seperti kasus jalan Cising dengan terdakwa H Dede Suryaman dan H Ii Purkon alias H Islam.

Kemudian, tambah dia, kasus korupsi di Desa Sukasukur, termasuk dalam tahap eksekusi terpidana Ade Gani di Desa Cipakat. Serta kasus di UPTD Pendidikan Salawu penyalahgunaan dana BOS.

"Adapun sejak Januari-Juli ada lima perkara kasus perkara Tipikor diantaranya kasus Desa Cipakat, Cising yang sudah putus dan vonis tahun ini," tambah Donni.

Editor: Rizma Riyandi
dewanpers