web analytics
  
Banner Kemerdekaan

Terdampak Kereta Cepat, Lahan Perusahaan Elpiji Dibongkar Paksa

Kamis, 16 Juli 2020 19:17 WIB Tri Junari

Proyek Kereta Cepat (Kavin Faza)

PADALARANG, AYOBANDUNG.COM -- Sebuah bangunan bengkel pemeliharaan tabung Elpiji 3 kilogram di Jalan Raya Purwakarta, Desa Campaka Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) dibongkar paksa Kejaksaan Negeri Bale Bandung, Kamis (16/7/2020).

Pembongkaran dilakukan Kejari dikawal aparat kepolisian Polres Cimahi lantaran perusahaan PT Hayako Prima Indonesia tetap bersikukuh melakukan aktivitas meski sebagian lahannya sudah dibeli trase Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

"Kami keberatan dengan pembongkaran ini karena sudah mengajukan keberatan ke pengadilan dan keputusannya baru akan turun pada 6 Agustus 2020," kata Kepala Operasional PT Hayako Prima Indonesia, Susilo saat ditemui di lokasi. 

Menurutnya, total luas tanah perusahaannya mencapai 4.230 meter persegi namun yang terkena trase kereta cepat hanya 1.137 meter persegi yang berada di bagian depan. 

Pihaknya menginginkan semua lahan itu dibayar karena ketika proyek kereta cepat dilakukan maka tanah yang dibagian belakang menjadi sulit untuk diakses. 

Belum lagi, lanjut dia, persoalan karyawan dan karyawati yang hingga kini juga belum dibicarakan bagaimana nasibnya jika perusahaan ini tutup. Sehingga pihaknya sengaja memasang spanduk penolakan dan meminta tanggung jawab KCIC terkait nasib karyawan. 

"Di sini ada 22 karyawan, kalau ini dibongkar dan tutup bagaimana nasib mereka. Meski ini proyek nasional tapi KCIC juga harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan juga,"harap dia. 

Penitera Pengadilan Bale Bandung, Dendry Purnama mengatakan eksekusi dilakukan dalam melaksanakan keputusan pengadilan yang diajukan pemohon. 

Lokasi tersebut sudah diverifikasi oleh panitia pengadaan tanah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

Kalau ada masalah soal sertifikat nama pemilik tanah atau pemilik saham nanti bisa dikonfirmasi untuk pencairan dana konsinyasinya. 

"Kami sekadar melaksanakan putusan pengadilan, kalau ada permasalahan bisa konfirmasi ke pemohon (PT Pilar)," ucapnya.

Editor: Dadi Haryadi

artikel lainnya

dewanpers