web analytics
  

Kemenkumham Jabar Permudah Layanan Daring Lewat Sipelet

Rabu, 15 Juli 2020 18:19 WIB Eneng Reni Nuraisyah Jamil
Umum - Regional, Kemenkumham Jabar Permudah Layanan Daring Lewat Sipelet, Kemenkumham Jabar,Sistem Layanan Elektronik (Sipelet)

Peluncuran Sistem Layanan Elektronik (Sipelet). (Eneng Reni)

BATUNUNGGAL, AYOBANDUNG.COM -- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kemenkumham Jabar) meluncurkan aplikasi Sistem Layanan Elektronik (Sipelet), Rabu (15/07/2020). Kehadiran sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Jawa Barat, Imam Suyudi menyampaikan, Sipelet ini merupakan inovasi pelayanan publik berupa aplikasi berbasis web yang memungkinkan para pengguna layanan untuk mengakses berbagai jenis layanan secara daring. Artinya dengan kehadiran sistem ini masyarakat tidak perlu repot datang ke kantor wilayah untuk mengurus administrasi perizinan.

Imam menyampaikan, beberapa layanan yang dapat diakses masyarakat dalam Sipelet ini meliputi Layanan Informasi terkait Cek Status Keimigrasian; Layanan Pendaftaran Pelantikan Notaris Baru, Notaris Pengganti, PPNS, dan Pewarganegaraan; dan Layanan Pengajuan Perizinan Penelitian, Magang dan PKL (Praktek Kerja Lapang).

"Tentunya dalam satu sistem kita selalu evaluasi dan sistem ini diharapkan seterusnya. Akan kita evaluasi tentunya dengan penambahan-penambahan fitur yang lebih memperkaya atau lebih memudahkan untuk memperbaiki dan memberikan kemudahan bagi masyarakat," kata Imam usai peluncuran Sipelet di Kantor Kemenkumham Jabar, Rabu (15/7/2020).

Imam juga mengatakan, inovasi ini sebagai upaya optimalisasi dan peningkatan pelayanan publik dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.

Selain itu, Imam menyampaikan  Sipelet ini bertujuan untuk menjawab isu pelayanan serta upaya Kanwil Kemenkumham Jawa Barat untuk memperbaiki stigma pelayanan di mata masyarakat. 

"Tuntutan ke depan bagi suatu organisasi pasti akan selalu memanfaatkan teknologi informasi ini sebagai suatu solusi agar pelayanan lebih banyak kita lakukan secara online. Layanan tidak dilakukan secara tatap muka karena melalui tatap muka ini banyak hal-hal yang tidak baik kenyataannya," katanya.

Menurut Imam, implementasi Sipelet ini juga merupakan salah satu upaya dalam penerapan tatanan baru pada penyelenggaraan pemerintahan di tengah pandemi covid-19. Dia menilai, inovasi ini guna mencegah penyebaran covid-19 dengan mengurangi kontak fisik hingga mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk menyalurkan layanan kepada masyarakat secara efektif.

"Salah satu upaya mendukung masa AKB. Karena di masa 3 bulan yang lalu dengan adanya banyak kegiatan, tapi kita WFH, kita berada di rumah sementara layanan ini harus jalan. Sehingga kami mendorong tim IT di kanwil ini untuk menciptakan sistem yang lebih memudahkan, lebih simpel, dan tidak menyusahkan bagi mereka yang harus datang ke sini," katanya. 

"Ini akan mempercepat layanan di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang memang harus kita ciptakan inovasi dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat," ujarnya. 

Editor: Dadi Haryadi
dewanpers