web analytics
  
Banner Kemerdekaan

Telat Cairkan Dana, 122 Bupati dan Wali Kota Akan Ditegur Mendagri?

Rabu, 15 Juli 2020 16:41 WIB Muhammad Ikhsan

Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI Pramono Ubaid Tanthowi saat jumpa pers di kantor KPU Cianjur, Rabu (15/7/2020). (Ayobandung.com/M Ikhsan)

CIANJUR, AYOBANDUNG.COM — Sebanyak 122 pemerintah kabupaten/kota yang belum mencairkan dana hibah Pilkada serentak hingga batas waktu, yakni 15 Juli 2020, siap-siap ditegur Mendagri Tito Karnavian.

“Biasanya Pak Mendagri datang langsung ke ibu kota provinsi, kemudian mengumpulkan pemda-pemda yang telat seperti itu. Nanti diberi teguran langsung pada forum tersebut bagi pemkab maupun pemkot,” tutur Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI Pramono Ubaid Tanthowi pada jumpa pers di kantor KPU Cianjur, Rabu (15/7/2020).

Hal itu dikatakan Pramono Ubaik Tanthowi menanggapi masih banyaknya pemkab maupun pemkot yang belum mencairkan dana hibah pilkada serentak. Padahal, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54/2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari APBD, dana hibah Pilkada harus dicairkan 5 bulan sebelum hari H pemungutan suara pada 9 Desember 2020.

“Kalau dihitung kalender, berarti paling telat pencairannya harus dilakukan pada 15 Juli 2020,” katanya.

Pramono juga menjelaskan, di Indonesia yang menyelenggarakan Pilkada serentak sebanyak 270 kabupaten dan Kota. KPU RI mendapat informasi sudah 148 pemerintah daerah yang 100% mencairkan dana hibah Pilkada. Berarti, masih terdapat sebanyak 122 pemerintah daerah yang bisa dikatakan terlambat mencairkan dana hibah sesuai instruksi Mendagri.

"Ada sebanyak 122 pemerintah daerah yang belum 100% mencairkan dana hibah untuk Pilkada," ucapnya.

Pramono mengatakan, keterlambatan pencairan 100% dana hibah Pilkada di sejumlah daerah belum berdampak signifikan. Artinya, saat ini kebutuhan anggaran pada tahapan Pilkada lanjutan belum sebesar yang diperlukan.

"Cuma, kalau keterlambatan ini berlarut-larut, ini bisa jadi masalah. Permasalahannya sekarang kan aturannya mengacu pada Permendagri Nomor 41/2020, bahwa pemerintah daerah harus mencairkan dana hibah 5 bulan sebelum hari H," tuturnya.

Editor: M. Naufal Hafizh
dewanpers