web analytics
  
Banner Kemerdekaan

Denda Masker di Jawa Barat Berpotensi Cacat Hukum

Rabu, 15 Juli 2020 13:38 WIB Tri Junari

Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi Golkar Edi Rusyandi. (Ayobandung.com/Tri Junari)

NGAMPRAH, AYOBANDUNG.COM -- Sanksi denda uang bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan Coronavirus Disease (Covid-19) di tempat umum yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai cacat hukum jika resmi diterapkan.

Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi Golkar Edi Rusyandi mengatakan, pada dasarnya kebijakan tersebut merupakan niat baik Pemprov Jabar dalam rangka mendisiplinkan masyarakat.

Hal itu dinilai bentuk ketegasan, memberi efek jera, dan agar masyarakat patuh dengan protokol kesehatan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

"Memang fakta di lapangan masih banyak masyarakat yang belum patuh dengan imbauan pemerintah tersebut. Nah, kondisi ini memang butuh ketegasan dari pemerintah," ucap Edi kepada Ayobandung.com, Rabu (15/7/2020)

Namun, menurutnya, sebelum lebih jauh diterapkan sanksi, alangkah baiknya pemerintah merancang landasan hukum yang kuat agar tidak berpotensi cacat hukum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan yang memuat sanksi hanya Undang-undang atau Perpu dan Perda.

"Jika pun ada sanksi harus dipastikan dengan dasar hukum yang kuat. Tidak cukup dengan surat keputusan atau peraturan kepala daerah. Bentuk sanksi kepada masyarakat itu aturannya harus berupa peraturan daerah. Dan hingga kini mungkin kita belum diajak bicara," katanya.

Daripada terburu-buru menerapkan sanksi, Edi yang juga menjabat Wakil Ketua GP Ansor Jabar berpendapat, baiknya penyadaran penggunaan masker dan kepatuhan protokol kesehatan dilakukan dengan pendekatan lain.

"Caranya bisa mengerahkan berbagai aparatur pemerintahan yang ada hingga level terbawah, mendorong tiap desa, RT, RW, untuk lebih giat lagi sosialisasi berlomba menjadikan wilayahnya tangguh Covid-19. Selain itu, bisa pula menggandeng para pegiat media sosial membuat konten konten kreatif untuk disebarluaskan," ujarnya.

Penerapan sanksi denda berupa uang rasanya kurang elok diterapkan tanpa mengukur kemampuan ekonomi masyarakat yang tengah dalam kondisi sulit seperti sekarang.

"Kalau saya sarannya lebih baik berupa sanksi sosial aja. Tidak berupa sanksi denda uang yang diwacanakan itu. Kita juga harus mengukur kondisi ekonomi masyarakat kita saat ini yang serba sulit dan berat. Bisa berupa membereskan fasilitas umum, bersih-bersih, misalnya. Dan pemda atau para petugas menyediakan masker untuk dibagikan bagi masyarakat yang tidak memiliki. Itu rasanya jauh elok dan edukatif," katanya.

Editor: M. Naufal Hafizh

artikel lainnya

dewanpers