web analytics
  
Banner Kemerdekaan

Pemkot Bandung Terjunkan 100 Petugas Pengawas Hewan Kurban

Rabu, 15 Juli 2020 12:37 WIB Nur Khansa Ranawati

Pemkot Bandung Terjunkan 100 Petugas Pengawas Hewan Kurban (Dok. Humas Pemkot Bandung )

SUMUR BANDUNG, AYOBANDUNG.COM -- Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispangtan) Kota Bandung menyiapkan 100 petugas untuk pengamanan hewan kurban pada Idul Adha 31 Juli 2020 mendatang. Mereka bertugas untuk mengecek mulai dari penjualan hewan kurban hingga distribusi daging kurban.

"Satgas tersebut ada yang bertugas untuk ante mortem dan post mortem. Totalnya ada 100 peserta, termasuk relawan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI)," ungkap Kepala Dispangtan Kota Bandung Gingin Ginanjar di Balai Kota Bandung, Rabu (15/7/2020).

Petugas ante mortem secara umum akan menangani pemeriksaan mulai dari kesesuaian tempat penjualan hewan kurban hingga kesehatan hewan kurban sebelum disembelih. Sementara petugas post mortem bertugas untuk memeriksa kelayakan daging kurban setelah disembelih.

Saat ini, Gingin mengatakan, terdapat hingga 212 titik lokasi penjualan hewan kurban yang tersebar di 25 kecamatan dari total 30 kecamatan di Kota Bandung. Para petugas tersebut akan memeriksa kesehatan hewan hingga penerapan protokol kesehatan di masing-masing tempat penjualan hewan kurban.

"Di situ akan disebar petugas. Yang bertugas untuk post mortem juga diikustertakan ke proses ini," ungkapnya.

Sementara untuk izin mengelola tempat penjualan hewan kurban, ia mengatakan, saat telah keluar surat edaran khusus yang salah satunya memuat tata cara berjualan hewan kurban dengan protokol kesehatan. Surat edaran tersebut telah disebar ke seluruh wilayah di Kota Bandung.

"Sudah ada surat edaran tentang mengelola tempat penjualan sampai proses penyembelihan dengan protokol kesehatan. Saya sudah sebarkan itu ke kewilayahan termasuk pengusaha-pengusaha ternak," ungkapnya.

Sehingga, para pengusaha ternak harus mengurus izin pada kewilayahan setempat bila hendak berjualan hewan kurban. Pasalnya, terdapat standar protokol kesehatan yang harus dipenuhi.

"Kalau mau jualan harus minta rekomendasi kewilayahan. Ada syarat-syarat seperti harus ada tempat cuci tangan, penjual pakai APD minimal masker, jaga jarak antar pembeli dan penjual dan sebagainya," ungkapnya.

Penerapan protokol kesehatan, ia mengatakan, juga harus terlaksana di setiap tahap kurban. Termasuk tidak mengundang warga untuk menonton penyembelihan, menjaga kapasitas tempat pemotongan hanya 50% dari kapasitas awal, memakai APD ketika menyembelih dan memotong daging, hingga tidak membagikan daging kurban dengan cara yang mengundang kerumunan.

"Untuk pembagian kurban nanti petugas saja yang keliling ke rumah-rumah," ungkapnya.

 

Editor: Rizma Riyandi

artikel lainnya

dewanpers