web analytics
  
Banner Kemerdekaan

Pengirim Bansos Provinsi Harus Aman dan Terapkan Protokol Kesehatan

Selasa, 14 Juli 2020 22:00 WIB Redaksi AyoBandung.Com

Gubernur Jabar Ridwan Kamil memeriksa kesiapan penyaluran bansos provinsi. (Dok Humas Pemprov Jabar)

BANDUNG WETAN, AYOBANDUNG.COM -- Keselamatan dan kesehatan petugas pengirim bantuan sosial (bansos) provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi atensi Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar. 

Ketua Divisi Pemberdayaan Aparatur, Non Aparatur, dan Masyarakat, Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 yang juga Ketua Tim Penyaluran Bansos Provinsi Jabar Dudi Sudradjat Abdurachim memastikan seluruh petugas pengirim bansos provinsi terapkan protokol kesehatan

"Kami ingin semua petugas yang terlibat dalam penyaluran bansos provinsi tahap II aman dan terapkan semua protokol kesehatan," kata Dudi di Kota Bandung, Selasa (14/7/2020). 

Dudi melaporkan, per Selasa (14/7/20) pukul 06:00 WIB, sebanyak 131.588 paket bansos provinsi berhasil diserahkan kepada Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sebanyak 72.014 paket bansos dalam proses pengiriman. Adapun KRTS Non-DTKS sebanyak 1.392.407 KK. 

Bansos provinsi senilai Rp500 ribu merupakan salah satu dari delapan pintu bantuan bagi warga terdampak pandemi. Selain bansos provinsi, ada Kartu PKH, Kartu Sembako, bansos presiden untuk perantau di Jabodetabek, Dana Desa, Kartu Prakerja, bantuan tunai Kementerian Sosial, dan bansos kabupaten/kota. 

"Ada sekitar 27 tahap cleansing data penerima bansos provinsi untuk tahap II ini. Mulai dari menyinkronkan kode kabupaten/kota, memastikan NIK valid, memeriksa pekerjaan, sampai mengecek nama dan alamat penerima bansos," ucapnya. 

Selain itu, kata Dudi, pihaknya berkolaborasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memadankan data penerima bansos, supaya tepat sasaran dan berkeadilan. Distribusi bansos tahap II ditargetkan selesai pada 22 Juli mendatang. 

"Pendataan penerima bansos provinsi tahap II ini semakin ketat karena kami didampingi BPKP. Sebab, hasil evaluasi tahap I, data menjadi kendala yang membuat waktu penyaluran bansos menjadi panjang," ucapnya. 

Editor: Dadi Haryadi

artikel lainnya

dewanpers