web analytics
  

Sulitnya Belajar Daring di Pelosok, Wujud Pendidikan Tidak Merata

Selasa, 14 Juli 2020 13:28 WIB M. Naufal Hafizh

[Ilustrasi] Belajar daring. (Ayobandung.com/Eflin Sitepu)

AYOBANDUNG.COM -- Tahun ajaran baru semester ganjil 2020/2021 dimulai Senin (13/7/2020).  Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menyatakan, tidak semua sekolah boleh menggelar pembelajaran tatap muka. Hanya yang berada di zona hijau dan disetujui pemerintah daerah. Namun, kebijakan itu sulit diterapkan di sekolah-sekolah pelosok.

Firdaus Laili, seorang guru di SMP Satap 1 Sembalun, Lombok Timur, menuturkan, masih banyak kendala dalam pelaksanaan Belajar dari Rumah (BDR) sesuai anjuran pemerintah.

Lombok masih zona merah, belum boleh belajar secara tatap muka di sekolah (tetapi) masih ada sekolah-sekolah yang tidak siap belajar online,” ujarnya, saat diwawancarai via pesan singkat, Selasa (14/7/2020).

Kesulitan yang dialami di antaranya banyak guru yang belum mampu menyelenggarakan pembelajaran daring. Lalu, sedikitnya tenaga pendidik yang diberi pelatihan untuk memfasilitasi siswa dalam belajar daring, seperti mengoperasikan Google Classroom.

Selain itu, Firdaus menjabarkan hambatan yang dialami siswa. Belum adanya sinyal internet di sejumlah desa dan siswa belum memiliki ponsel yang memadai menjadi kendala terbesar.

“Sementara masih banyak yang pakai sistem kunjungan guru-guru ke rumah-rumah siswa. Berkelompok per dusun maksimal 10 anak,” katanya.

Sistem yang sama juga digunakan di SMP Satap 3 Suela, Lombok Timur. Riris Nur Irmawati, guru yang mengajar di sana mengatakan, kunjungan kepada siswa dilakukan dengan mempraktikkan jaga jarak dan penggunaan masker.

“(Kami) Mengunjungi murid, kalau ketemunya satu orang ya (mengajar) satu, kalau rumahnya dekat bisa 2 sampai 4 siswa sekaligus,” ungkapnya, Selasa (14/7/2020).

Rintangan serupa juga dialami Isti Voni, guru SMP Negeri 3 Kesugihan, Cilacap. Meski akses internet sudah ada, dia mengaku faktor ekonomi keluarga memegang peran penting dalam pembelajaran jarak jauh.

“Di sini pekerjaan orang tua rata-rata buruh dengan gaji kecil. Siswa juga (merupakan) siswa bantuan semua. Jadi, kendalanya ngga semua anak kuota (internet) ada,” ujar Isti.

Ketimpangan fasilitas dalam pendidikan ini sudah lama disoroti Bank Dunia. Melansir CNN Indonesia, meski jumlah siswa yang dapat bersekolah meningkat, Bank Dunia menyebut masih tidak meratanya akses pendidikan. Perlu adanya perluasan akses pendidikan yang sesuai standar, baik kurikulum maupun praktik.

Pengamat pendidikan Dedi Mulyasana membenarkan hal tersebut. “Di satu wilayah dan satu sekolah mungkin layak tetapi di sebagian besar wilayah lainnya belum memenuhi standar sarana dan prasarana, karena itu wajar apabila mutu pembelajaran tidak merata di Indonesia dan ini tanggung jawab kita bersama khususnya pemerintah.”

Dedi mengatakan, pemerintah harus memberikan perhatian lebih, mengingat ketidakmerataan itu semakin terasa ketika masa pandemi ini.

“Prinsip keadilan antara orang yang memiliki fasilitas belajar dengan mereka yang tidak memiliki media belajar itu tidak dibedakan oleh pemerintah. Harusnya pemerintah adil,” tuturnya.

Akibat kendala dari ketimpangan fasilitas tersebut, tenaga pendidik kesulitan menentukan standar yang harus dicapai siswa. Firdaus berkata siswanya belajar seminggu penuh dengan durasi 2 hingga 3 jam. Guru pada akhirnya tidak menuntut semua materi harus dipelajari, melainkan agar siswa bisa belajar saja.

Hal senada diceritakan Riris, “Tidak target kurikulum, yang penting anak belajar. Materinya juga direduksi, disesuaikan dengan yang paling mirip dengan kondisi lingkungan sekolah.”

Dedi Mulyasana menekankan pendidikan dihubungkan oleh hati nurani, kecintaan, dan kasih sayang. “Harus dijamin bahwa semua keluarga atau anak-anak memilki fasilitas media belajar jangan sampai memberatkan pada anak-anak atau keluarga yang tidak mampu, khususnya yang berada di daerah terpencil,” kata Dedi. (Ventriana Berlyanti)

Editor: M. Naufal Hafizh

artikel lainnya

dewanpers