web analytics
  
Banner Kemerdekaan

Kepala Bapenda Kabupaten Bandung Diduga Langgar Kode Etik ASN

Senin, 13 Juli 2020 18:25 WIB Mildan Abdalloh

ASN (Istimewa)

SOREANG, AYOBANDUNG.COM -- Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung Usman Sayogi dianggap melakukan pelanggaran kode etik ASN karena hadir dalam acara partai politik.

Usman mendapat rekomendasi dari DPP Partai Golkar untuk dicalonkan sebagai wakil bupati bandung dalam Pilkada 2020 dari partai beringin. Rekomendasi tersebut, diambil oleh Usman bersama Nia Agustina di DPP Partai Golkar, Minggu (12/7/2020).

Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Bandung, Ari Haroyanto, mengatakan secara aturan tidak ada masalah bagi ASN diusung oleh salah satu partai politik dalam Pilkada.

"Sesuai Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil bahwa PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik," tutur Ari, Senin (13/7/2020).

ASN kata Ari, dilarang untuk mendekatkan diri terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah.

Dengan demikian, kehadiran Usman dalam penyerahan SK rekomendasi bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati bandung di DPP Partai Golkar, bisa dianggap telah melanggar Undang-undnag 43 tahun 2004.

"PNS pun dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik," ujarnya.

Karena diduga telah melakukan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Bandung akan memanggil Usman untuk meminta klarifikasi masalah tersebut.

Editor: Dadi Haryadi
dewanpers