web analytics
  
Banner Kemerdekaan

Klaster Secapa AD dan Pusdikpom Harus Masuk Data Covid-19 Kota Bandung dan Cimahi

Senin, 13 Juli 2020 16:01 WIB Nur Khansa Ranawati

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Kota Bandung dan Kota Cimahi memasukkan data kasus penyebaran Covid-19 di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa AD) dan Pusat Pendidikan Polisi Militer (Pusdikpom) ke data kasus positif masing-masing. (Youtube/Humas Jabar)

SUMUR BANDUNG, AYOBANDUNG.COM -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Kota Bandung dan Kota Cimahi memasukkan data kasus penyebaran Covid-19 di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa AD) dan Pusat Pendidikan Polisi Militer (Pusdikpom) ke data kasus positif masing-masing.

Pasalnya, kata dia, data penambahan kasus diambil berdasarkan lokasi geografis tempat kasus dan pelacakan kasus positif tersebut terjadi.

"Setiap ada penambahan kasus, gugus tugas kabupaten/kota harus update. Kota Bandung harus update yang Secapa AD, Kota Cimahi harus update yang Pusdikpom karena penambahan kasus adalah dimana testing dilaksanakan," ungkap Emil, sapaan Ridwan Kamil dalam konferensi pers yang digelar di Makodam III Siliwangi Bandung, Senin (13/7/2020).

Dia menegaskan, walaupun siswa di kedua institusi pendidikan militer tersebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia, kasus penyebaran Covid-19 tetap terjadi di dalam wilayah geografis intitusi tersebut. Pendataan kasus pun tetap harus dilaksanakan berbasis geografis.

"Mau datang dari seluruh dunia mana pun, kalau lokus testing-nya dilaksanakan di daerah itu, maka kalau ada penambahan kasus positif harus dihitung di daerah itu," ungkapnya.

"Apa yang terjadi di tanah Bandung dihitung sebagai kasus Kota Bandung. Apa yang terjadi di Cimahi dihitung sebagai kasus Cimahi," tuturnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Bandung menyatakan kasus klaster Secapa AD tidak akan memengaruhi zona biru Kota Bandung. Pasalnya, pendataan kasus dilakukan berbasis alamat warga.

"Tidak akan merubah status karena pendekatan kita alamat, itu kan (siswa) dari seluruh Indonesia tersentralisasi di sana. Kelihatannya angkanya diangkat ke pusat," ungkap Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana dalam konferensi pers di Balai Kota Bandung, Jumat (10/7/2020).

Editor: M. Naufal Hafizh

artikel lainnya

dewanpers