web analytics
  
Banner Kemerdekaan

Matang Berpolitik, Asep Sabet Ketua DPRD Tasik dalam Sekali Nyalon

Jumat, 10 Juli 2020 14:55 WIB Irpan Wahab Muslim

Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Sopari Al Ayubi. (Ayotasik.com/Irpan Wahab Muslim)

TASIKMALAYA, AYOBANDUNG.COM -- Mungkin ada yang mengira bahwa Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Sopari Al Ayubi merupakan sosok baru di dunia politik. Namun sebenarnya sejak 2005, Asep sudah terjun ke dunia politik di tingkat Jawa Barat.

Ditemui di ruangannya oleh Ayotasik.com, Kamis (10/7/2020) Asep mengisahkan, dari tahun 2005 hingga 2010, ia pernah memegang jabatan sebagai bendahara DPD PAN Jawa Barat. Meski setelah itu ia rehat dari dunia politik, Asep tetap mengamati dinamika politik di tingkat lokal hingga nasional.

"Pada tahun 2016, saya terlibat dalam tim sukses calon wali kota saat itu, Dede Sudrajat dan Asep hidayat di Pilwalkot Tasik. Dari situ saya mencoba memanaskan memori kembali dalam dunia politik, " ucap Asep.

Setelah pilwalkot selesai, pada tahun 2017 ayah empat anak ini mengabdikan diri di partai besutan Prabowo Subianto, Partai Gerindra. Jabatan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Tasikmalaya pun ia emban hingga sekarang.

Dirasa cukup berpengalaman dalam dunia politik, Asep kemudian memberanikan diri terjun dalam pemilihan legislatif (pileg) tahun 2019. Ia bertarung dengan kandidat lainnya di Daerah Pemilihan (Dapil) V yang meliputi Kecamatan Karangnunggal, Cikalong, Pancetengah, dan Cikatomas.

"Di pileg, alhamdulilah saya terpilih dari Dapil V dengan perolehan suara 6.449 suara. Itu pertama kali saya mencalonkan dan akhirnya menang hingga mengantarkan saya jadi Ketua DPRD saat ini," ucap pria lulusan Universitas Siliwangi tahun 2001 ini.

Menduduki jabatan ketua, Asep tak ingin berhenti berjuang. Ia bertekad membawa lembaga legislatif tegas menjalankan fungsi budgeting, controlling, dan legislasi.

Dalam fungsi budgeting, ia mengingikan DPRD ikut terlibat dalam menentukan langkah kebijakan pemerintah terutama dalam urutan penyusunan anggaran sesuai dengan mekanisme penganggaran.

"RKPD harus jelas, KUAPPAS ya harus benar. Pada akhirnya APBD yang dihasilkan menjadi keputusan yang berkualitas," ujar Asep.

Dalam fungsi controlling, DPRD berperan sebagai pengendali dalam setiap program atau kebijakan yang direncanakan eksekutif. Program dan kebijakan dipastikan harus mempunyai output benar yang menyentuh kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Sementara fungsi legislasi, Mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Tasikmalaya Tahun 1999-2000 ini menginginkan peraturan daerah (perda) yang dibuat DPRD berasal dari inisiatif masyarakat. Bukan sebaliknya, perda dibuat bukan atas aspirasi sehingga seolah membatasi ruang gerak masyarakat.

"Tetapi jadi solusi atas kevakuman aturan hukum yang mengatur suatu persoalan," pungkas Asep.

Sumber: Ayotasik.com
Editor: Ananda Muhammad Firdaus

artikel lainnya

dewanpers