web analytics
  
Banner Kemerdekaan

187 Rutilahu di Kota Cimahi Bakal Dibedah Tahun Ini

Rabu, 8 Juli 2020 22:02 WIB Tri Junari

Rutilahu (Istimewa)

CIMAHI, AYOBANDUNG.COM -- Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 3,4 miliar untuk rehabilitasi 187 Rumah Layak Huni (Rutilahu) di Kota Cimahi dipastikan turun tahun ini dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

Seperti diketahui, sebelumnya DAK Fisik tersebut sempat dihentikan oleh pemerintah pusat sebab anggarnnya ditarik untuk kebutuhan penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).

"DAK Fisik untuk Rutilahu sudah bisa digunakan lagi. Kota sudah dapat kepastiannya," kata Kepala Seksi Penataan Pengendalian Perumahan dan Pemukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kota Cimahi, Beni Gunadi saat ditemui, Rabu (8/7/2020).

Dengan kembalinya anggaran dari DAK Fisik tersebut, maka bantuan untuk perbaikan rumah bagi yang kurang mampu menjadi empat sumber, sama seperti tahun sebelumnya. Ada dari Anggaran Pendapatna dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi sekitar Rp 4 miliar untuk memperbaiki 270 unit rumah.

Kemudian dari bantuan Pemprov Jabar sekitar Rp 5,25 miliar untuk 300 unit rumah dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) Rp 3,6 miliar untuk 210 unit rumah.

Dikatakan Beni, pihaknya sudah mulai melakukan proses validasi dan verifikasi ulang rumah sasaran untuk anggaran dari keempat sumber anggaran Rutilahu. Verifikasi dilakukan agar rumah yang diusulkan memenuhi syarat perbaikan.

Ia berharap kondisi pandemi Covid-19 ini semakin terkendali sehingga pengerjaan fisik bisa segera dimulai dalam waktu dekat ini. 

"Mudah-mudahan akhir Juli atau paling telat awal Agustus sudah bisa jalan. Kita verifikasi dam validasi dulu takutnya ada yang tumpang tindih," ujar Beni.

Landasan tentang bantuan Rutilahu tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarana Prasarana Lingkungan.

Beni menyampaikan, besaran bantuan untuk perbaikan rumah dari APBD Kota Cimahi sebesar Rp 15 juta, dengan rinciannya Rp 10 juta untuk bahan material sisanya untuk membayar tukang. Dari APBD Pemprov Jabar besarannya Rp 17,5 juta, dengan rincian Rp 700 ribu untuk upah, Rp 300 ribu untuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan sisanya untuk bahan material.

"Kalau dari APBN (BSPS dan DAK) Rp 250 ribu untuk upah, Rp 15 juta untuk bahan material. Jadi totalnya Rp 17,5 juta," terang Beni.

Editor: Dadi Haryadi
dewanpers