web analytics
  

Kondisi Kantor UKPBJ Bandung Barat Memprihatinkan

Rabu, 8 Juli 2020 20:56 WIB Tri Joko Her Riadi
Bandung Raya - Ngamprah, Kondisi Kantor UKPBJ Bandung Barat Memprihatinkan, UKPBJ Kabupaten Bandung Barat,Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ),Pengadaan Barang dan Jasa

Kantor UKPBJ Bandung Barat. (Tri Junari)

NGAMPRAH, AYOBANDUNG.COM -- Sarana dan prasarana (sarpras) kantor Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Bandung Barat (KBB) belum memenuhi standar kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Sebagai unit kerja yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif, dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan, standarisasi sarpras akan berdampak pada pencapaian kinerja yang optimal, efektif, dan efisien.

Kepala UKPBJ KBB, Anni Roslianti mengatakan, UKPBJ memiliki fungsi sentral dalam penyelenggaraan pembangunan wilayah melalu ketepatan lelang barang dan jasa. Sesuai Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang PBJP, Pasal 1 angka 16, Pasal 21 ayat (2), dan Pasal 75 ayat (1) & ayat (2) disebutkan UKPBJ memiliki tugas menyelenggarakan dukungan PBJ pada K/L/Pemda.

"Kami harus melakukan kerja pengelolaan PJB, pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), pembinaan SDM dan kelembagaan PBJ, pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis PBJ dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah," ungkap Anni.

Dalam menjalankan fungsi itu, aktivitas kantor UKPBJ kerap bersinggungan dengan berbagai kalangan baik internal maupun eksternal yang berkepentingan dalam lelang barang jasa. Namun, saat ini di kantor yang berada di gedung Bupati lantai 2 dinilai belum refresentatif untuk menunjang kegiatan PBJ. ruangan sempit, panas, gelap bahkan kursi saja sudah rusak.

Sesuai standar sarpras, kantor UKPBJ harus memiliki Ruang Penerima Tamu, Ruang Pertemuan, Ruang Rapat Internal, Ruang Pejabat ULP, Ruang Arsip, Ruang Kerja Pegawai dan Ruang Evaluasi Kualifikasi/Penawaran.

Untuk menunjang kegiatan seperti penawaran dan kaji ulang sarpras seperti meubeler meja kursi pegawai, meja kursi rapat, LCD projector, perangkat komputer, printer scaner, mesin fotokopy, ATK, jaringan internet mantap, alat komunikasi dan lemari arsip wajib dimiliki.

"Disini merupakan wajah dari pemerintah daerah, aktivitas PBJ melibatkan berbagai pihak khususnya eksternal, kantor yang memenuhi standar dan refresentatif akan menunjang kinerja dan kepercayaan tamu yang datang,"sebutnya.

Meski dengan sarpras memprihatinkan, Ani telah berupaya menciptakan alur sirkulasi orang dengan merubah tata letak (layout) ruangan, serta ada penambahan ruang pelayanan di bagian depan, sehingga ketika ada tamu maka petugas yang akan keluar menemuinya di ruang konsultasi. 

"Kami ingin meningkatkan pelayanan, melalui pembenahan alur kerja, layout, dan cara penerimaan tamu, diharapkan semua personel di sini bisa fokus bekerja dan tidak terganggu oleh lalu lalang orang yang tidak berkepentingan," kata Anni

Menurutnya pelayanan tamu di ruang konsultasi di bagian depan kantor dimaksudkan agar pelayanan menjadi efektif dan efesien. Selain itu pelayanan juga akan terkoneksi dengan sistem komputer dimana setiap tamu yang datang akan tercatat dalam buku tamu elektronik. 

"Kami ingin tertib dalam bekerja dan semuanya tercatat secara elektronik. Sehingga ketika kita butuh data tinggal dibuka, dan juga untuk meminimalisasi ada tamu tak diundang masuk," ucapnya.

Editor: Dadi Haryadi
dewanpers