web analytics
  

Petani KBB Ingin Punya Kepala Dinas yang Kompeten dan Bersih

Senin, 6 Juli 2020 12:48 WIB Tri Junari

Petani Lembang (Ayobandung.com/Tri Junari)

LEMBANG, AYOBANDUNG.COM -- Para petani di Kabupaten Bandung Barat (KBB) berharap Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna memilih Kepala Dinas Pertanian yang menguasai sektor pertanian dan bersih.

Ulus Pirmawan (45) petani teladan Asia Pasifik yang juga warga Suntenjaya-Lembang, mengatakan, saat ini kepala dinas pertanian dan ketahanan pangan KBB masih dijabat seorang pelaksana tugas (Plt). 

Seleksi pengisian jabatan kadis tengah menjalani proses dan mendorong Bupati untuk tidak salah memilih orang agar pertanian KBB lebih terurus.

"Nanti kepala dinas pertanian akan menjadi orang nomer satu di pertanian, jadi harus menguasai sektor pertanian baik dilapangan hingga pusat," katanya melalui sambungan telepon, Senin (6/7/2020).

Ulus menilai, sektor pertanian merupakan sektor unggulan di KBB. Mayoritas warga merupakan buruh tani dan petani berbagai komoditas. 

"Meskipun kepala Dinas tidak harus mengerjakan pekerjaan teknis, namun setidaknya kepala Dinas memahami kebutuhan petani. Mulai dari program tanam alat budidaya atau sekaligus paham pemasaran sehingga mudah dalam mengambil kebijakan," paparnya.

Sementara itu, menilik kandidat calon Kepala Dinas Pertanian dan ketahanan pangan saat ini, Ulus melihat semua kandidat adalah orang orang terbaik. Namun ada salah seorang yang memiliki rekam jejak di bidang pertanian.

"Untuk memajukan pertanian harus orang yang kompeten, Saya sangat setuju jika Kepala Dinas Pertanian adalah yang menguasai sektor pertanian, Dari tiga orang itu ada orangnya yang kompeten. Ada yang dari PPL kemudian naik jadi Kabid. Berarti dia menguasai karena udah bertahun-tahun bergelut di bidang pertanian," sebutnya.

Diketahui hasil tiga besar seleksi terbuka  pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Pemkab KBB untuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Alit Rukmana, Heru Budi Utomo, dan Wahyudin SP.

Hal senada diungkapkan tokoh petani KBB, Syahid Albarkah. Menurutnya para petani tengah menantikan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang kompeten di bidangnya.

Diketahui, salah satu misi dari Akur adalah Menguatkan keunggulan pertanian, peternakan, dan industri yang merata melalui optimalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu para petani menginginkan kepala dinas yang kompeten dibidangnya.

"Kami minta yang dijadikan kepala dinas pertanian adalah yang mengerti pertanian," Ujar Sahid.

Sahid yang juga menjabat Ketua Kelompok Tani Al-Barokah ini mengaku banyak mendengar keluhan petani seputar program dan terobosan pertanian yang tidak tepat sasaran.

"Sangat penting seorang kepala dinas Pertanian memiliki Pengalaman di lapangan, harus tahu masalah pertanian," paparnya.

Secara terpisah, pengamat pemerintahan, Moch Galuh Fauzi menilai usai keluarnya hasil seleksi terbuka beberapa Kepala Dinas di KBB tentu memunculkan spekulasi akan adanya rotasi dan mutasi di tingkat Kepala Bidang (Kabid) bahkan sampai Kepala Seksi (Kasi). 

Tak salah bila Bupati melakukan bongkar pasang siapa yang tepat membantunya dalam mewujudkan visi misi KBB ke depan. 

Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, Bupati perlu menempatkan dirinya sebagai Didier Deschamps atau Joachim Low bukan sebagai Khedira atau Kante karena posisi Bupati ialah sebagai manajer bukan sebagai pemain. 

Perlu diingat bahwa Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNS sudah mengatur sedemikian rupa bagaimana tata cara melakukan mutasi. Idealnya rotasi dan mutasi perlu memperhatikan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK).

Mengingat kedua hal tersebut merupakan syarat mutlak yang tidak bisa dilewatkan. Tentunya hal ini penting guna mempetakan kebutuhan OPD ke depan yang kemudian disesuaikan dengan selera Bupati. 

Dalam aturan tersebut juga terdapat penjelasan bahwa dalam melakukan perencanaan mutasi harus memperhatikan kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, kualifikasi jabatan, pola karir, dan sebagainya. 

"Artinya dengan fakta di atas, Bupati tidak boleh menabrak aturan yang ada atas nama loyalitas belaka," katanya.

Galuh mengingatkan, bagaimana Bupati Abubakar tergelincir di akhir kepemimpinan justru bukan karena uang atau proyek yang berjumlah milyaran. 

Juga beberapa kasus di daerah lain terkait transaksi rotasi dan mutasi jabatan yang melibatkan Kepala Daerah secara langsung atau melalui orang-orang terdekatnya, sebut saja Subang dan Cirebon. 

"Sebagai masyarakat KBB, tentu kita tidak ingin Bupati tergiur dan kita percaya Bupati tidak akan tergiur dengan modus transaksi melalui proses rotasi dan mutasi," sebutnya.

Selain merupakan prilaku koruptif dan modus yang dengan mudah dicium oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

"Juga secara garis besar ini akan berdampak secara sistemik kepada masyarakat ketika orang yang dipilih tidak berlandaskan kepada prinsip the right man on the right place, menempatkan orang sesuai dengan keahliannya," tandasnya.

 

Editor: Rizma Riyandi

artikel lainnya

dewanpers