web analytics
  

Larangan Cantrang Dicabut, Ini Penjelasan Menteri Edhy Prabowo

Minggu, 5 Juli 2020 18:40 WIB
Umum - Nasional, Larangan Cantrang Dicabut, Ini Penjelasan Menteri Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo,Larangan Cantrang Dicabut

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. ([email protected])

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan, pencabutan larangan penggunaan cantrang bisa berpotensi menyerap banyaknya tenaga kerja. Mereka dapat dipekerjakan di kapal-kapal cantrang.

"Dari pada awak-awak kita kerja jadi ABK di luar negeri, lebih baik mereka kerja di negeri sendiri. Kita awasi dan atur penggajiannya sehingga mereka diperlakukan secara baik," kata Edhy Prabowo di Jakarta, Minggu (5/7/2020).

Menurut dia, kapal-kapal cantrang yang tadinya menganggur akan kembali melaut dan tentunya membutuhkan banyak tenaga kerja. Sejalan dengan itu, KKP juga sudah mempermudah perizinan kapal melalui aplikasi Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) yang bisa diakses 24 jam.

Menteri Edhy menyebutkan, potensi perikanan sangat besar sehingga sayang bila tidak dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. "Semangat kami bukan karena tidak suka dengan aturan yang dulu. Semangat kami adalah ingin memanfaatkan secara maksimal potensi yang ada untuk kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Ia mengungkapkan, penggunaan cantrang ke depannya akan diatur berdasarkan zonasi penangkapan agar tidak ada lagi singgungan antara nelayan besar dan kecil. Selain itu, panjang tali cantrang hingga ukuran jaring juga diatur untuk menghindari eksploitasi sumber daya laut.

Untuk memastikan keputusan yang diambil tidak salah, lanjut Edhy, pihaknya sudah menemui para ahli kelautan, pelaku usaha, hingga nelayan cantrang. Edhy juga menampik, penggunaan cantrang merusak ekosistem karang.

"Saya enggak mau melindungi yang besar saja lalu meninggalkan yang kecil, atau melindungi yang kecil tapi meninggalkan yang besar. Keduanya harus jalan beriringan. Ekonomi itu hanya bisa berjalan kalau yang besar dan kecil bareng-bareng," ujarnya.

Sebelumnya, KKP menggelar konsultasi publik dengan berbagai pemangku kepentingan terkait sejumlah hal seperti produktivitas penangkapan ikan dengan menetapkan alat tangkap termasuk cantrang.

"Ada delapan jenis alat tangkap baru yang memang perlu kita tetapkan," kata Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan KKP Trian Yunanda dalam konsultasi publik yang digelar di Jakarta, Selasa (9/6).

Ia memaparkan, delapan jenis alat tangkap baru adalah pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, pukat cincin pelagis besar dengan dua kapal, payang, cantrang, pukat hela dasar udang, pancing berjoran, pancing cumi mekanis, dan huhate mekanis.

Trian juga mengemukakan, pihaknya melakukan kajian menyeluruh terkait sejauhmana karakteristik dan sifat alat tangkap itu. Mengenai pengawasan, Trian menyebutkan, untuk alat tangkap cantrang ada standar SNI yang perlu diterapkan untuk cantrang ramah lingkungan.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Dadi Haryadi

terbaru

Mantan Kepala Bank Jatim Jadi Tersangka Kasus Korupsi

Nasional Senin, 1 Maret 2021 | 23:02 WIB

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menahan empat orang tersangka dugaan kasus korupsi Bank Jatim Cabang Kepanjen...

Umum - Nasional, Mantan Kepala Bank Jatim Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Korupsi Bank Jatim,Bank Jatim,Kejati Jatim,Kredit Bank Jatim

Sekolah Tatap Muka Juli, IDI: Belum Tentu

Nasional Senin, 1 Maret 2021 | 22:26 WIB

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menilai belum tentu semua sekolah di Indonesia bisa memulai pembelajaran...

Umum - Nasional, Sekolah Tatap Muka Juli, IDI: Belum Tentu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI),Sekolah Tatap Muka,Sekolah Tatap Muka Mulai Juli,Pembelajaran Tatap Muka

CEK FAKTA: Benarkah Wapres Maruf Amin Perbolehkan Jual Miras untuk Kas...

Nasional Senin, 1 Maret 2021 | 21:08 WIB

Viral kabar Wapres Marif Amin memperbolehkan menjual miras untuk kas negara.

Umum - Nasional, CEK FAKTA: Benarkah Wapres Maruf Amin Perbolehkan Jual Miras untuk Kas Negara?, Hoaks Wapres Maruf Amin Perbolehkan Jual Miras,Cek Fakta,maruf amin miras,maruf amin jual miras,Hoaks,wapres,Investasi Miras

CEK FAKTA: Pemilik e-KTP Dapat Bantuan Rp3,5 Juta dari Pemerintah?

Nasional Senin, 1 Maret 2021 | 20:39 WIB

CEK FAKTA: Pemilik e-KTP Dapat Bantuan Rp3,5 Juta dari Pemerintah?

Umum - Nasional, CEK FAKTA: Pemilik e-KTP Dapat Bantuan Rp3,5 Juta dari Pemerintah?, bantuan pkh,hoaks bantuan ektp,PKH,blt,BLT PKH 2021,Cek Fakta,Hoaks,Bantuan Rp3,5 juta,Program Keluarga Harapan (PKH)

Polri Kirim Peringatan ke Akun Medsos Penyebar SARA

Nasional Senin, 1 Maret 2021 | 20:34 WIB

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Slamet Uliadi mengatakan, pihaknya sudah memberikan 21 kali peringa...

Umum - Nasional, Polri Kirim Peringatan ke Akun Medsos Penyebar SARA, Polri,Virtual Police,Akun Medsos Penyebar SARA

PWNU Jatim Komentari Kontroversi Legalisasi Minuman Keras

Nasional Senin, 1 Maret 2021 | 14:55 WIB

Alasan dipilihnya beberapa wilayah tersebut lantaran telah ada sejumlah industri miras lokal.

Umum - Nasional, PWNU Jatim Komentari Kontroversi Legalisasi Minuman Keras, Minuman Keras (Miras),Ketua Pengurus Wilayah Nahdaltul Ulama Jawa Timur (PWNU Jatim) K.H. Marzuki Mustamar,PWNU Jatim

Artidjo Alkotsar, Inspirasi Mahfud MD Jadi Aktivis Hukum

Nasional Senin, 1 Maret 2021 | 14:28 WIB

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK), Artidjo Alkotsar (72) tutup usia pada Minggu (28/2/2021) kemari...

Umum - Nasional, Artidjo Alkotsar, Inspirasi Mahfud MD Jadi Aktivis Hukum, Artijo Alkotsar,Artijo alkotsar meninggal,Mahfud MD,Dewas KPK

Diskon Listrik PLN 50-100% Maret 2021!

Nasional Senin, 1 Maret 2021 | 14:23 WIB

Perusahaan Listrik Negara (PLN) memberikan diskon listrik khusus beberapa pelanggan dengan kriteria yang sesuai dengan s...

Umum - Nasional, Diskon Listrik PLN 50-100% Maret 2021! , Diskon PLN,Diskon PLN Maret 2021,PLN,Token listrik gratis,Cara dapat token listrik gratis
dewanpers