web analytics
  
Banner Kemerdekaan

Verivali DTKS 2021, Kemensos Minta Anggaran Rp1,7 Triliun

Sabtu, 4 Juli 2020 19:54 WIB Tri Junari

Menteri Sosial Juliari P Batubara (ayobandung/Tri Junari)

PADALARANG, AYOBANDUNG.COM -- Kementerian Sosial berencana mangalokasikan anggaran Rp1,7 triliun untuk melakukan verifikasi dan validasi (verivali) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terbaru pada tahun 2021.

Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan, data penerima bantuan sosial kerap menuai protes dan dinilai tidak tepat sasaran karena merujuk data tahun 2015. 

"Verifikasi DTKS akan kami lakukan tahun depan," kata Juliari kepada Ayobandung.com dalam kegiatan Koordinasi Teknis dan Peningkatan Kualitas SDM PKH dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Sabtu (4/7/2020).

Disebutkannya, anggaran Rp1,7 triliun tahun dialokasikan tahun depan untuk verifikasi ulang DTKS. Nantinya bisa diketahui apakah keluarga tersebut masih layak masuk dalam DTKS dan mendapatkan bantuan secara reguler atau tidak. 

Apalagi, dengan pandemi Covid-19, dirinya meyakini sekitar 70% masyarakat terdampak ekonomi sehingga bisa saja datanya menjadi bertambah karena ada keluarga miskin baru. 

"Soal data ini kan sulit dan sering jadi sorotan. Belum lagi di masyarakat ketika ada warga punya motor dan mobil dapat bantuan, dianggap salah sasaran. Padahal bisa jadi karena kondisi COVID mereka jadi tidak punya penghasilan sehingga harus dibantu meski sebelumnya mereka mampu," ucapnya. 

Disinggung soal serapan anggaran, Juliari menyebutkan, realisasi anggaran tahun 2020 Kemensos mencapai 60,38% dari anggaran Rp104 triliun. 

Angka itu paling tinggi jika dibandingkan dengan kementerian lain. Sementara untuk penanganan Covid-19, Kementerian Sosial mendapat alokasi anggaran bantuan sosial sebesar Rp100,2 triliun.

Pada kesempatan sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Setiawan Wangsaatmaja menyatakan, data non DTKS di Jawa Barat berdasarkan data terbaru ada 1,3 juta keluarga. 

Selama pandemi Covid-19, mereka dicover bantuan oleh pemprov, serta kabupaten/kota. Ke depan bisa saja mereka itu termasuk ke dalam data DTKS dan layak mendapatkan bantuan reguler seperti PKH dan BPNT. 

"Selama pandemi ini di Jabar ada sembilan pintu bantuan sosial mulai dari pusat hingga daerah. Nah untuk yang belum masuk dalam DTKS, mereka yang terdampak kami bantu ada yang dari provinsi tapi ada juga yang dari kabupaten/kota," ucapnya. 

Editor: Andres Fatubun
dewanpers