web analytics
  
Banner Kemerdekaan

Pemkot Cimahi Hapus Bantuan Mie Instan dan Beras 

Jumat, 3 Juli 2020 20:12 WIB Tri Junari

Bantuan Mie Instan dan sembako lainnya bagi warga terdampak pandemi Covid-19. (Irfan Al-Faritsi)

CIMAHI, AYOBANDUNG.COM -- Bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Pemerintah Kota Cimahi berupa mie instan dan beras bagi masyarakat terdampak ekonomi pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) tahap ketiga berencana dihapus.

Padahal sebelumnya, Wali Kota Cimahi Ajay M Priatna mengatakan bantuan itu akan diberikan selama tiga bulan, terhitung mulai bulan Mei, Juni dan Juli 2020.

"Ini nunggu situasi. Tapi kemungkinan pengennya sampai bulan ini terakhir," kata Ajay, Jumat (3/7/2020).

Ia menjelaskan, rencana dihentikannya bantuan hingga bulan kedua itu disesuaikan dengan kondisi saat ini. Menurutnya, roda perekonomian warga sudah mulai berjalan. Anggaran yang tersisa hasil refocusing dan realokasi, diproyeksikan digunakan untuk pemulihan ekonomi.

Ajay mengungkapkan, hasil refocucing dan realokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi yang masuk ke dalam Biaya Tak Terduga (BTT) untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp 190 miliar lebih.

"Kan ekonomi sudah mulai jalan. Kita mungkin lagi berpikir ke yang lain, misalnya stimulus ke UMKM pemulihan ekonomi," ujarnya.

Untuk bantuan bulan ini, terang Ajay, paling lambat akan didistribusikan kepada 50 ribu lebih penerimanya pada 10 Juli mendatang. Komponennya masih sama, yakni berupa beras 20 kilogram dan mie instan satu dus.

"Nominalnya sama, komponennya sama. Begitupun yang istilahnya kami top up masih sama," tutur Ajay.

Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, Achmad Nuryana mengungkapkan, dari Rp 190 miliar yang terkumpil, hingga saat ini serapannya sudah mencapai sekitar Rp 40 miliar lebih atau 21 persen.

"Serapan sampai hari ini 21 perseni, sekitar Rp 40,4 miliar. Untuk semua kebutuhan bidang kesehatan dan jaring pengaman sosial," jelasnya.

Sisa BTT tersebut, terang Achmad, akan melihat kondisi Covid-19 sesuai arahan dari pemerintah pusat maupun Pemprov Jabar. 

"Pengunannya sangat bergantung pada perkembangan darurat Covid. Termasuk anggaran penanganan dampak ekonomi," terangnya.

Editor: Dadi Haryadi
dewanpers