web analytics
  
Banner Kemerdekaan

Bupati Tasik: Kenaikan BPJS Tidak Bijak

Jumat, 3 Juli 2020 05:56 WIB Irpan Wahab Muslim

Ilustrasi (Ayotasik.com/Irpan Wahab)

TASIKMALAYA, AYOBANDUNG.COM -- Terhitung mulai Rabu (1/7/2020), pemerintah pusat kembali menaikan tarif iuran BPJS kesehatan yang sebelumnya sempat dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Kenaikan tarif di tengah pandemi Covid-19 itu pun menulai kritikan dari Pemkab Tasikmalaya. Bahkan Pemkab Tasikmalaya menilai kebijakan itu tidak bijak.

Kebijakan kenaikan tarif BPJS kesehatan tersebut dikeluarkan pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 tahun 2018 mengenai Jaminan Kesehatan.

Kelas yang mengalami kenaikan hanya iuran BPJS kesehatan kelas satu dan kelas dua yang tarifnya naik masing-masing 85,18% dan kelas dua naik 96,07%. Iuran BPJS mandiri kelas satu naik dari Rp 81 ribu menjadi Rp 150 ribu. Sedangkan iuran bpjs kelas dua naik dari Rp 51 ribu menjadi Rp 100 ribu. Sementara iuran bpjs kelas tiga tidak mengalami kenaikan untuk tahun ini.

Atas kebijakan yang diambil pemerintah pusat itu, Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto menganggap kenaikan tarif iuran BPJS kesehatan kurang bijak. 

"Karena masyarakat saat ini pasti masih harus berhadapan dengan dampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19," ungkap Ade, Kamis (2/7/2020).

Ditambahkan Ade, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sudah mengeluarkan anggaran Rp 3 miliar lebih untuk membantu biaya kesehatan warga miskin setiap tahunnya. Anggaran untuk program UPCPK lebih besar daripada untuk pembiayaan BPJS Kesehatan.

"Mereka yang tidak tercover dalam bpjs kesehatan, berhak mendapat layanan ini tanpa harus kesulitan mengurusi administrasi. Jadi sudah sejak lama ada Unit Pelayanan Cepat Penanggulangan Kemiskinan (UPCPK) untuk membantu kesehatan masyarakat," ungkap Ade.

Salah satu peserta BPJS, Sri Amanah (40) mengaku dengan naiknya tarif iuran BPJS kesehatan masyarakat, apalagi yang terdampak Covid-19, kesulitan ekonomi dan penghasilan menurun hingga kehilangan pekerjaan.

Peserta BPJS Kesehatan lainnya, Nana Rukmana (52) mengaku kebijakan kenaikan tarif iuran BPJS kesehatan kurang tepat di tengah dampak sosial ekonomi akibat Covid-19.

"Tidak tepat lah, mana belum punya pekerjaan lagi, karena dampak Covid-19 saya kehilangan pekerjaan dikeluarkan oleh perusahaan di Jakarta," tutur Nana.

Editor: Rizma Riyandi

artikel lainnya

dewanpers