web analytics
  

Deding Ishak Pertanyakan Rekomendasi Nia untuk Pilbup Bandung

Rabu, 1 Juli 2020 13:57 WIB Mildan Abdalloh
Bandung Raya - Soreang, Deding Ishak Pertanyakan Rekomendasi Nia untuk Pilbup Bandung, Deding Ishak,Pilkada Kabupaten Bandung 2020,Nia Kurnia Naser,Partai Golkar

Pilkada 2020. (Ayobandung.com/Abiyudistira)

SOREANG, AYOBANDUNG.COM -- Peserta penjaringan bakal calon Bupati Bandung dari Partai Golkar, Deding Ishak, mempertanyakan penetapan Nia Kurnia Naser yang akan mendapat rekomendasi dalam Pilkada Kabupaten Bandung.

Deding mengatakan, pernyataan Wakil Ketua I DPD II Golkar Kabupaten Bandung Cecep Suhendar terkait keputusan DPP Golkar tersebut merupakan klaim sepihak tanpa melihat fakta yang jelas.

"Saya konfirmasi ke Jakarta (DPP Partai Golkar), itu (Penetapan Nia Kurnia Naser sebagai balon Bupati Bandung) tidak ada," tutur Deding ketika dihubungi, Rabu (1/7/2020).

Adapun dalam rapat Minggu (28/7/2020) yang disebut Cecep sebagai pleno penetapan rekomendasi bakal calon kepala daerah dalam pilkada serentak, kata Deding, baru sebatas usulan nama dari bawah kepada tim Pilkada DPP Partai Golkar.

Ada empat nama yang diusulkan dalam rapat tersebut, yakni Deding Ishak, Nia Kurnia Naser, Dadang Supriatna, dan Yoga Saputra.

"Itu dari awalnya delapan nama, dikerucutkan menjadi empat nama," ujarnya.

Kira-kira satu bulan lalu, seluruh peserta penjaringan diundang oleh bidang pemenangan Pilkada DPD I Partai Golkar Jawa Barat.

Di dalam rakor tersebut, disepakati penentuan bakal calon bupati yang akan diusung Partai Golkar berdasarkan hasil survei dari lembaga independen.

"Survei baru akan dilakukan Juli dan Agustus. Jadi saat ini belum ada survei resmi. Jadi enggak mungkin ada keputusan DPP sebelum adanya survei. Jadi apa artinya survei kalau seperti itu," ujarnya.

Deding pun menyayangkan pernyataan Cecep Suhendar yang telah mendahului mekanisme partai.

"Pengumuman pasangan calon itu kewenangan DPP, kalau DPD urusannya sudah selesai hingga tahap penjaringan. Kalau belum ada pengumuman resmi dari DPP dan pak Iswara itu belum tentu, karena itu bukan sumber resmi yang bisa dipertanggungjawabkan," tuturnya.

Editor: M. Naufal Hafizh

artikel terkait

dewanpers