web analytics

Sepeda Akan Dikenai Pajak, Warga: Benahi Dulu Infrastrukturnya

clockRabu, 1 Juli 2020 11:13 WIB
Umum - Nasional, Sepeda Akan Dikenai Pajak, Warga: Benahi Dulu Infrastrukturnya, Sepeda,pajak sepeda,Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

Warga bersepeda dijalur khusus sepeda Jalan Aceh, Kota Bandung, Jumat (12/6/2020). (Irfan Al-Faritsi/Ayobandung.com)

Namun, Purwanti mengatakan, jika memang tetap dikenakan pajak, Pemerintah harus membenahi infrastruktur untuk pesepeda.

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Isu Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menyiapkan aturan soal pajak sepeda cukup meresahkan masyarakat. 

Apalagi sejak masa pembatasan akibat pandemi Covid-19, sepeda tengah digandrungi masyarakat dari semua kalangan. Praktis tidak sedikit para pegowes atau pesepeda keberatan dengan penarikan pajak tersebut.

"Kalau saya pribadi keberatan bersepeda dikenakan pajak. Karena ketika kita membeli sepeda sudah dikenakan pajak pembelian. Tapi sudah ada bantahan dari Kemenhub," tegas Ketua Umum Trifold Owners Community (TOC) S Purwanti, seperti diberitakan Republika.co.id, Rabu (1/7/2020).

Namun, Purwanti mengatakan, jika memang tetap dikenakan pajak, Pemerintah harus membenahi infrastruktur untuk pesepeda. Mengingat di Jakarta saja masih belum jalur khusus, dan juga banyak jalur sepeda yang kurang memadai.

Apalagi jika infrastruktur sudah memadai dan pesepeda sudah nyaman dan merasa diprioritaskan, seperti di Jepang, maka tak jadi masalah jika dikenai pajak.

"Benahi dulu Infrastrukturnya. Seyogyanya kami (pesepeda) diberikan fasilitas yang memang memadai, selama ini masih kurang bahkan tidak ada fasilitas untuk bersepeda," keluh Purwanti.

Kemenhub sendiri telah membantah akan mengatur pajak sepeda seiring dengan maraknya penggunaan sepeda. Namun Kemenhub tengah menyiapkan regulasi untuk mendukung keselamatan para pesepeda.

Regulasi tersebut dibuat untuk menyikapi maraknya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi oleh masyarakat. Nantinya, regulasi ini akan mengatur dari sisi keselamatan para pesepeda.

“Dalam masa transisi adaptasi kebiasaan baru memang ada peningkatan jumlah pesepeda terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Oleh karenanya regulasi ini nanti akan mengatur hal-hal seperti alat pemantul cahaya bagi para pesepeda, jalur sepeda serta penggunaan alat keselamatan lainnya oleh pesepeda,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam keterangannya, Senin (29/6/2020).

Kemudian, menurut Adita di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda dikategorikan sebagai kendaraan tidak bermotor sehingga pengaturannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Kata Adita, pada prinsipnya pihaknya sangat setuju adanya aturan penggunaan sepeda mengingat animo masyarakat yang sangat tinggi harus dibarengi dengan perlindungan terhadap keselamatan pesepeda.

"Kami akan mendorong pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan sepeda ini minimal dengan menyiapkan infrastruktur jalan maupun ketentuan lain yang mengatur khusus para pesepeda ini di wilayahnya masing-masing,” tutur Adit.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: M. Naufal Hafizh

terbaru

SE Kemenkes, Warga Belum Punya KTP Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional Selasa, 3 Agustus 2021 | 20:40 WIB

Bagi masyarakat yang belum memiliki nomor induk kependudukan (NIK) diperbolehkan untuk mengikuti program vaksinasi Covid...

Umum - Nasional, SE Kemenkes, Warga Belum Punya KTP Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19, SE Kemenkes,Belum Punya KTP,Vaksinasi Covid-19,Surat Edaran

Pemprov Jabar Beri Peluang Sektor Wisata untuk Dibuka 

Nasional Selasa, 3 Agustus 2021 | 17:55 WIB

Sinyal pelonggaran kegiatan masyarakat itu ditunjukkan bagi sektor wisata yang selama PPKM level 4 ditutup sepenuhnya. 

Umum - Nasional, Pemprov Jabar Beri Peluang Sektor Wisata untuk Dibuka , Pemprov Jabar,sektor wisata,Ridwan Kamil,Hengky Kurniawan,PPKM Level 4

Hoaks Sumbangan Rp2 T Akidi Tio, Mahfud MD: Banyak Orang Seperti Itu!

Nasional Selasa, 3 Agustus 2021 | 14:01 WIB

Kasus hoaks sumbangan Rp2 Triliun untuk bantuan Covid-19 dari keluarga Akidi Tio tengah jadi perbincangan hangat. 

Umum - Nasional, Hoaks Sumbangan Rp2 T Akidi Tio, Mahfud MD: Banyak Orang Seperti Itu!, Akidi Tio,Akidi Tio adalah,hoaks Akidi tio,sumbangan akidi tio,hoaks sumbangan akidi tio

Pengamat Sebut Kemenangan Greysia/Apriyani Didompleng Politikus

Nasional Selasa, 3 Agustus 2021 | 13:44 WIB

Raihan medali emas Olimpiade oleh pasangan ganda putri Indonesia Greysia Polii dan Apriyani Rahayu pada cabang olahraga...

Umum - Nasional, Pengamat Sebut Kemenangan Greysia/Apriyani Didompleng Politikus, Greysia/Apriyani,Greysia Polii/Apriyani Rahayu,Greysia Polii/Apriyani Rahayu juara Olimpiade Tokyo,Olimpiade Tokyo 2020,Ganda Putri Indonesia

Mensos Risma Klaim Penyaluran BST Capai 95%

Nasional Selasa, 3 Agustus 2021 | 12:38 WIB

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengeklaim proses penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) sudah mencapai 95 persen...

Umum - Nasional, Mensos Risma Klaim Penyaluran BST Capai 95%, BST,Penyaluran BST,BST Masyarakat Miskin,bansos PPKM,Pencairan bansos PPKM,Penyaluran bansos PPKM

Anggaran Laptop Merah Putih Rp2,4 Triliun, KPK 'Pelototi' Kemendikbudr...

Nasional Selasa, 3 Agustus 2021 | 12:33 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim bakal mengawasi anggaran negara yang dipakai Kemendikbudristek RI untuk pen...

Umum - Nasional, Anggaran Laptop Merah Putih Rp2,4 Triliun, KPK 'Pelototi' Kemendikbudristek, Laptop merah putih,Anggaran Laptop Merah Putih,Laptop Merah Putih KPK,laptop pelajar,anggaran laptop pelajar,Laptop Pelajar Kemendikbudristek,spesifikasi laptop merah putih,Spesifikasi Laptop untuk Pelajar

Kisi-kisi Lengkap SKD: TIU, TWK, TKP untuk CPNS 2021

Nasional Selasa, 3 Agustus 2021 | 10:48 WIB

Tahap pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS dan PPK 2021 berlangsung sejak kemarin hingga hari ini, Selasa 3 Agustu...

Umum - Nasional, Kisi-kisi Lengkap SKD: TIU, TWK, TKP untuk CPNS 2021, Kisi kisi TIU,Kisi kisi TWK CPNS,Kisi kisi TKP CPNS 2021,CPNS 2021,Seleksi CPNS 2021

Jokowi Perpanjang PPKM Level 4 hingga 9 Agustus 2021

Nasional Senin, 2 Agustus 2021 | 20:01 WIB

Jokowi Perpanjang PPKM Level 4 hingga 9 Agustus 2021

Umum - Nasional, Jokowi Perpanjang PPKM Level 4 hingga 9 Agustus 2021, jokowi,PPKM Level 4,COVID-19

artikel terkait

dewanpers
arrow-up