web analytics
  

Kemenhub Bantah Bakal Pungut Pajak Sepeda

Selasa, 30 Juni 2020 10:49 WIB Republika.co.id

[Ilustrasi] Sejumlah pesepeda memadati Dago, Jalan Ir Djuanda, Kota Bandung, Minggun (7/5/2020). Meski pandemi Covid-19 mengakibatkan aktivitas Car Free Day (CFD) ditiadakan, Dago tetap menjadi sentral bagi pesepeda yang hendak berolahraga di wilayah tersebut. (Kavin Faza/Ayobandung.com)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membantah kabar usulan pajak sepeda.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan yang dilakukan saat ini mendorong adanya regulasi penggunaan sepeda yang mulai marak dilakukan saat pandemi Covid-19.

"Tidak berbicara dan juga tidak sedang melakukan kajian tentang pajak sepeda justru kita mendorong pengguna sepeda untuk mendapat perlindungan dan kemudahan dalam aktivitasnya," kata Budi, Senin (29/6/2020) malam.

Dia menjelaskan, pengaturan yang dimaksud adalah menyangkut aspek keselamatan dalam penggunaan sepeda. Budi menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, sepeda termasuk dalam kategori kendaraan tidak bermotor yang digerakkan oleh manusia.

"Untuk itu pengaturan tentang tata cara penggunaanya dapat dilakukan dengan peraturan daerah," tutur Budi.

Sebelumnya, pemerintah mengungkapkan adanya kemungkinan penggunaan sepeda akan diatur dalam regulasi resmi. Budi mengatakan hal tersebut sejalan dengan rencana revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Sudah diskusi dengan Korlantas Polri.

Sebab, Budi menjelaskan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 terdapat dua klasifikasi moda transportasi darat. Klasifikasi pertama yakni kendaraan menggunakan mesin dan kedua menggunakan tenaga manusia atau hewan.

Budi menuturkan, sepeda masuk dalam klasifikasi kendaraan bukan sepeda motor yang berarti tidak menggunakan mesin. "Biasanya seperti ini diatur oleh peraturan daerah selama ini. Jadi menurut saya kemungkinan saya akan mendorong, minimal menyiapkan infrastruktur jalan untuk pengguna sepeda," ungkap Budi.

Dia menambahkan, pada dasarnya seperti di Jakarta, pemerintah daerah sudah menyiapkan infrastruktur jalan untuk sepeda. Untuk itu, Budi sangat mendukung jika Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan infrastruktur sepeda.

"Karena jangan sampai, kita mendorong penggunaan sepeda kalau fasilitasnya belum kita siapkan," ujar Budi.

Editor: Adi Ginanjar Maulana
dewanpers