web analytics
  

Dikritik soal PHK, Gojek Klaim Penuhi Aturan

Senin, 29 Juni 2020 10:20 WIB Adi Ginanjar Maulana

Gojek (Logi)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Gojek memastikan seluruh hak karyawan Gojek di Indonesia yang akan meninggalkan perusahaan dipenuhi sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Chief Corporate Affairs Gojek, Nila Marita menjelaskan, terkait isi surat elektronik (e-mail) dari Co-CEO Gojek yang menjelaskan mengenai pesangon bersifat global.

"Dapat kami sampaikan e-mail tersebut bersifat global dan ditujukan ke seluruh karyawan di seluruh negara dimana Gojek beroperasi," ujarnya melalui keterangan resmi yang diterima Ayobandung.com, Senin (29/6/2020). 

Co-CEO Gojek, kata dia, juga telah menjelaskan mengenai keputusan dan perubahaan strategi perusahaan di 16 sesi pertemuan  dengan karyawan. Kemudian, dilanjutkan dengan sesi pertemuan tatap muka antara setiap karyawan terdampak dengan atasannya masing-masing dan perwakilan HRD.

"Pemberian pesangon mengikuti peraturan yang berlaku di masing-masing negara termasuk di Indonesia," katanya.

Selain pesangon sesuai UU Ketenagakerjaan, mereka yang akan meninggalkan perusahaan juga mendapat dukungan lainnya dari Gojek antara lain, asuransi kesehatan, peralatan kerja, transisi karier, serta dukungan lainnya sebagaimana disebutkan dalam pemberitahuan kepada karyawan.

"Hal ini merupakan keputusan sulit bagi kami di Gojek. Kami melakukan upaya terbaik untuk mendukung para karyawan agar mereka dapat meneruskan perjalanan karier mereka ke depan," ujarnya.

Sebelumnya, PHK yang dilakukan terhadap 430 karyawan Gojek Indonesia diduga melanggar ketentuan Undang Undang. 

Dasarnya, PHK tersebut ditujukan pada karyawan, bukan mitra, sehingga segala keputusan mengacu pada UU No 13 Tahun 2003. 

Demikian dikatakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam keterangannya, Minggu (28/6/2020). 

"Pasal 151 Ayat (1) menyebutkan, pengusaha,  pekerja, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja," katanya.

Menurut Said, manajemen hanya melakukan sosialisasi dan pemberitahuan. Dimana Gojek melakukan PHK karena adanya penutupan layanan GoLife dan GoFood Festival. 

Selain itu, manajemen juga dinilai tidak melakukan perundingan dengan karyawan dan meminta izin kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 

“Padahal menurut undang-undang, PHK yang dilakukan tanpa izin dari lembaga penyelesaian hubungan industrial batal demi hukum,” ujarnya.

Selanjutnya, dalam Pasal 156 UU No 13 Tahun 2003 diatur, apabila PHK tidak dapat dihindari, maka pengusaha wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang ganti rugi yang nilainya sebesar 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja.

Co-CEO Go-Jek Andre Soelistyo dalam surat elektronik menyampaikan, karyawan yang terdampak akan menerima pesangon (kami menetapkan minimum gaji 4 pekan) ditambah tambahan 4 pekan gaji untuk setiap tahun lamanya bekerja.

Menurut Said, apa yang dilakukan manajemen tersebut di mana hanya memberikan konpensasi dalam bentuk 4 pekan adalah pelanggaran serius.

“KSPI mendesak pihak Gojek untuk membatalkan PHK sepihak terhadap 430 pekerja,” kata dia. 

Sebelum melakukan PHK, Gojek seharusnya harus terlebih dahulu mengurangi jumlah shift, libur bergilir dengan upah penuh, dan merumahkan karyawan dengan upah penuh.

"Apabila langkah di atas sudah dilakukan dan PHK tidak bisa dihindari, maka maksud PHK wajib dirundingkan terlebih dahulu dengan pihak pekerja dan sudah mendapatkan izin dari lembaga penyelesaian hubungan industrial," ujar Said. 

Editor: Adi Ginanjar Maulana

artikel lainnya

dewanpers