web analytics
  
Banner Kemerdekaan

Kabupaten Bandung Masuk Daerah Kerawanan Tinggi Dalam Pilkada

Rabu, 24 Juni 2020 19:25 WIB Mildan Abdalloh

Pilkada Serentak (Ayobandung.com)

SOREANG, AYOBANDUNG.COM -- Kabupaten Bandung ditetapkan sebagai daerah dengan tingkat kerawanan tinggi Pilkada 2020 dalam Indeks Kerawanan Pilkada (IKP). Hal tersebut dikarenakan ada pengalaman kekerasan atau intimidasi terhadap penyelenggara dan pelanggaran ketidaknetralan ASN.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kabupaten Bandung Hedi Ardia mengatakan, dengan adanya insiden kelam (intimidasi terhadap penyelenggara pemilu) tersebut tentu saja diharapkan  tidak kembali terulang dan melalui IKP ini semua pemangku kepentingan diingatkan untuk sama-sama menjaga dan memastikan agar tidak ada kekuatan non demokratis kembali bekerja. 

"Kekuatan non demokratis ini adalah elite politik termasuk didalamnya petahana yang praktiknya menggunakan cara-cara yang tidak demokratis. Inilah yang harus kita lawan bersama-sama," katanya, kepada wartawan, Rabu (24/6/2020).

Begitu juga dengan ketidaknetralan ASN, di Kabupaten Bandung sudah ada penindakan terhadap empat ASN. Saat ini, prosesnya sudah di Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan pihaknya masih terus mengawal terkait hasil keputusan komisi tersebut. Sejauh ini, baru dua yang tengah dikaji oleh mereka.

Menurutnya, saat ini ketidaknetralan ASN sudah menjadi rahasia umum. Ketidaknetralan itu mereka yang gila jabatan untuk mengincar posisi strategis. Maka mereka mencari jalan pintas yaitu dengan mendukung salah satu pasangan calon bahkan bakal pasangan calon dengan harapan yang ia dukung itu menang, maka dengan kesepekatan ia mendapat posisi yang lebih tinggi. 

Sementara ASN yang taat hukum hanya mendapat posisi sisa dan dikemudian harinya mereka meminta pindah atau pensiun muda. Itulah yang mereka dapatkan karena dianggap tidak punya andil dalam pemilihan kepala daerah tersebut. Memang miris permainan politik tersebut. 

"Sekalipun sudah ada UU No 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kemudian ada pula PP nomor 42 tahun 2004 tentang pembinanaan jiwa korps dank ode etik PNS. PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Sanksi ketentuan-ketentuan tersebut tak main-main. Mulai dari dipidana sesuai putusan tindak pidana pemilihan, diberikan teguran, hingga pemberhentian, tapi itu nampaknya tidak membuat mereka takut," paparnya.

Secara umum, Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) ini memang ada pemutakhiran data disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19. IKP ini secara filosofi merupakan alat untuk mencegah dan mengawasi kekuatan politik non demokratis bekerja.

IKP merupakan alat (tools) scientific research. Pedoman untuk bekerja sebagai pengawas pemilu untuk mencegah dan mengawasi dan IKP merupakan tupoksi Bawaslu. Selain itu, pedoman identifikasi potensi pelanggaran. Untuk IKP bagi kabupaten/kota ada 229 indikator. Dengan demikian, diharapkan lewat instrumen ini memiliki cara untuk melihat potensi-potensi pelanggaran dalam arena politik lokal.
 
Dalam penyusunan IKP, terdapat empat tahapan yang harus dilalui yakni tahapan penelitian (penyusunan indeks), tahap instrumentasi, tahap penelitian IKP dan tahapan analisis serta penyusunan.  Pada tahap konstruksi dilakukan pemilihan topik utama riset, pertanyaan penelitian, literatur review, diskusi berbagai pemangku kepentingan dan eksplore variabel pendukung dan variabel penghambat kerawanan pemilu yang ideal.

Sedangkan pada tahapan instrumentasi selain menyusun instrumen, dilakukan juga uji validitas dan reliabilitas instrumen serta menentukan bobot faktor serta penentuan informan. Adapun tahap penelitian IKP dilakukan metode survey, seluruh polulasi dalam hal ini Bawaslu Kabupaten/kota Indonesia, manajemen enumerator coaching clinic 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi.

"Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan skala biner, triangulasi data indikator dan triangulasi data indikator survey," tutupnya.

Editor: Dadi Haryadi
dewanpers