web analytics
  

Bawaslu Kabupaten Bandung Masih Tunggu Kejelasan Kebutuhan APD

Rabu, 24 Juni 2020 19:12 WIB Mildan Abdalloh
Bandung Raya - Soreang, Bawaslu Kabupaten Bandung Masih Tunggu Kejelasan Kebutuhan APD, Bawaslu Kabupaten Bandung,Alat Pelindung Diri (APD)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) (Istimewa)

SOREANG, AYOBANDUNG.COM -- Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung masih menunggu kejelasan sumber bantuan alat pelindung diri (APD) bagi seluruh unsur pengawas selama tahapan Pilkada 2020.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Januar Solehudin mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima informasi mengenai sumber bantuan untuk APD bagi seluruh pengawas dalam Pilkada.

Bawaslu RI memang mengajukan tambahan hibah untuk Pilkada serentak 2020. Ajuan tersebut untuk mencukupi kebutuhan APD yang tidak dianggarkan dalam Hibah Daerah untuk Pilkada.

"Memang katanya sumber anggarannya dari APBN, tapi terlebih dahulu melihat kemampuan daerah," tutur Januar, Rabu (24/6/2020).

Sebenarnya, Bawaslu Kabupaten Bandung telah melakukan efisiensi anggaran untuk Pilkada 2020. Beberapa kegiatan yang telah direncanakan dilakukan pemangkasan.

Sisa anggaran hasil efisiensi tersebut tidak bisa digunakan untuk pengadaan APD, pasalnya KPU Kabupaten Bandung menambah jumlah TPS dari sebelumnya 5.448 TPS menjadi 6.876 TPS yang berimbas pada harus adanya penambahan pengawas TPS.

"Jadi, hasil efisiensi anggaran hibah untuk Bawaslu, digunakan untuk honor adhoc," katanya.

Beberapa waktu lalu, pihaknya berkoordinasi dengan Pemkab Bandung. Salah satu yang dibahas mengenai masalah Hibah Daerah untuk Pilkada 2020.

Hasil dari koordinasi tersebut, Pemkab Bandung menyarankan supaya Bawaslu mengajukan tambahan anggaran untuk Pilkada yang akan diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri, mengingat tidak ada penambahan anggaran diluar NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah).

"Kami sebenarnya tidak mengajukan penambahan anggaran, hanya meminta kebutuhan APD. Dalam bentuk barang, bukan dalam bentuk uang untuk pengadaan APD," katanya.

Permohonan bantuan APD tersebut pernah disampaikan, namun Pemkab Bandung APD yang dimiliki Gugus Tugas penanganan Covid-19 tidak mencukupi. Sehingga menyarankan untuk membuat ajuan penambahan anggaran.

Sebenarnya kata Januar, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri 41/2020 tentang perubahan atas Permendagri 54/2019 tentang pendanaan Pilkada. Dalam Permendagri tersebut, memang Pemkab tidak bisa melakukan penambahan anggaran untuk Pilkada diluar NPHD, namun ada klausul yang memungkinkan Pemkab untuk memberi hibah dalam bentuk barang, salah satunya adalah APD bagi penyelenggara pemilu.

"Sampai sekarang, kami masih menunggu kejelasan, apakah ajuan bantuan APD kami itu akan diberi dari pusat, atau dari Pemda sesuai dengan Permendagri 42/2020?," katanya.

Dia berharap agar mendapat kejelasan masalah tersebut dalam waktu dekat. Pasalnya, dalam beberapa pekan kedepan akan ada pelaksanaan tahapan Pilkada Kabupaten Bandung.

"Kami berharap bisa mendapatkan barang berupa APD sesegera mungkin, sebab pelaksanaan tahapan coklit data pemilih pilkada akan dilaksanakan pada 15 Juli-13 agustus 2020 artinya pengawas pemilu harus terjamin dengan protokler kesehatan covid-19," tutupnya.

Editor: Dadi Haryadi

artikel terkait

dewanpers