web analytics
  

Izin Tambang Emas Papandayan Keluar, PT Antam Tak Terbuka Soal Eksploitasi Hutan

Rabu, 24 Juni 2020 10:24 WIB Rizma Riyandi

Gunung Papandayan (garutkab.go.id)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Setelah keluarnya izin pertambangan emas di Papandayan, berbagai informasi pun berkembang di masyarakat. Beberapa asumsi muncul bersama kekhawatiran dan keluhan.

Ketua Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Jawa Barat (Jabar) Dedi Kurniawan mengatakan, hal mendasar yang dikeluhkan adalah dampak dari eksploitasi hutan yang dijadikan wilayah pertambangan.

"Ya memang izin sudah keluar, tapi ketertutupan PT ANTAM menjadikan adanya indikasi luasan tambang tidak sesuai dengan perizininan yang diberikan," ujarnya, Rabu (24/6/2020).

Maka itu FK3I Jabar meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Dinas ESDM Jabar mengecek lokasi awal pertambangan. Adapun saat ini di sana sedang dikalukan land clearing, di mana hak pengelola izin melakukan hal tersebut berada dalam kawasan.

"Indikasi keluarnya aktifitas diluar wilayah kerja panas bumi (WKP) sangat dimaklumi, karena pemegang izin tidak memberikan peta WKP sesuai izin, sehingga perlu ada penandaan batas WKP. Jangan sampai luasan WKP melebihi Izin yang ada," tutur Dedi.

Ia ingin peta kawasan hutan tersebut jelas menggambarkan perbatasan dengan kawasan area garapan warga dan kawasan konservasi. Oleh karena itu PT ANTAM wajib memberikan data fakta area WKP yang dimiliki.

Selain itu menurut Dedi, masih ada hal lain yang belum jelas terkait izin tambang emas di Papandayan. Hal tersebut diantaranya mitigasi bencana dan penggantian lahan kawasan hutan.

"Maka itu, kami (FK3I Jabar) menuntut KLHK , PERHUTANI dan ESDM melakukan tiga hal," ungkap Dedi.

Pertama, pengawasan luas Area WKP. Kedua, meminta sosialisasi kepada masyarakat sekitar serta memberikan pemahaman keuntungan adanya pertambangan tersebut. Ketiga meminta PT ANTAM terbuka jika ada pihak yg ingin mengetahui aktifitas kerja pertambangan.

Editor: Rizma Riyandi

artikel lainnya

dewanpers