web analytics
  

PPDB Kisruh, Puluhan Orang Tua Datangi Disdik Jabar

Rabu, 24 Juni 2020 06:41 WIB Republika.co.id

Perwakilan dari Froum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) melakukan audiensi dengan tim Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Disdik Jabar, di Jalan Rajiman, Kota Bandung, Selasa (23/6/2020). Audiensi tersebut diikuti sejumlah orang tua siswa guna meminta pertanggungjawaban Disdik Jabar terkait kekisruhan PPDB 2020. (Irfan Al-Faritsi/Ayobandung.com)

BANDUNG, AYOBANDUNG.COM -- Puluhan orang tua siswa mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Jabar, Jalan Rajiman, Kota Bandung, Selasa (23/6/2020) karena kecewa dengan sistem PPDB daring tahun 2020.

Mereka juga meminta Disdik Jabar bertanggung jawab terkait permasalahan PPDB yang banyak merugikan masyarakat. Salah satunya, tidak semua masyarakat mengerti IT, sementara PPDB dilakukan secara online. Selain itu, pengumuman PPDB pun tidak transparan.

Menurut Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Illa Setiawati, titik koordinat juga menjadi masalah. Banyak orang tua yang mengeluh karena titik koordinatnya salah serta tidak sesuai dengan kenyataan tempat tinggalnya.

"Pengumuman PPDB pun tida transparan. Ini banyak dikeluhkan orang tua. Karena mereka juga tidak tahu mengapa anaknya tergeser, kan itu tidak dibuka, enggak dijelaskan," ujar Illa.

Menurutnya, dengan sistem tersebut, ketika siswa tidak diterima, namanya langsung hilang. "Tidak ada rekapitulaisnya pula," katanya.

Menurutnya, sosialisasi PPDB pun menjadi masalah, buktinya masih banyak orang tua yang belum paham teknis PPDB.

“Mungkin edukasi juga kurang ya. Sosialisasi ke sekolah asal juga mungkin sangat buruk sekali. Karena pada saat pengesahan juknis (petunjuk teknis) waktunya mepet sehari sebelum pendaftaran," katanya.

Menurut Anggota FMPP, Sudiarto, dinas salalu merekomendasikan siswa yang tidak diterima di negeri untuk diterima di sekolah swasta. Namun, pelayanan di sekolah swasta selalu dihadapkan dengan biaya.

"Saat daftar saja harus membayar sejumlah uang. Belum kalau di SMK harus bayar praktik dan ini itu. Bohong kalau siswa miskin di swasta gratis, tetap saja bayar. Jadi selama ini dinas hanya omdo," kata Sudiarto.

Menurut Sekretaris I Panitia PPDB Dinas Pendidikan Jabar, Dian Peniasiani, dalam Permendikbud dijelaskan bahwa PPBD itu tanggung jawab sekolah melalui musyawarah dewan guru. Selain itu, dalam konsep merdeka belajar juga sekolah harus berkreasi dan berinovasi. Belajar berinovasi itu dimuali dari PPDB. Dengan demikian, PPDB sepenuhnya tanggung jawab sekolah.

"Kita, disdik hanya sebagai koordinator saja, karena dapat dibayangkan jika semua sekolah memiliki aturan masing-masing. Maka disdik hadir di situ," kata Dian.

Terkait transparansi, kata Dian, rekapitulasi siswa memang tidak dimunculkan saat siswa selama proses pendaftaran. Hal itu karena ada hitung-hitungan kalibrasi nilai UN bagi siswa jalur prestasi nilai rapor. Namun, saat pengumuman orang tua siswa bisa melihat nilainya. “Insyaallah kita selalu transparan,” katanya.

Menurutnya, transparansi hal yang harus dilakukan dalam proses PPDB dan sudah ada di petunjuk teknisnya. Sekiranya dalam proses PPDB ada kecurangan dan ada penyimpangan misalnya dalam pengisian berkas, maka sanksinya sudah jelas ada di petunjuk teknisnya. Misalnya, sebelum mengisi berkas, ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang harus ditandatangan orang tua.

“Dalam surat keterangan mutlak tersebut, orang tua bersedia dikenakan sanksi jika menyalahgunakan data atau berkas. Contohnya jika ada penyalahgunaan dalam kartu keluarga maka sistem akan menolak, karena sistem kita sudah terintegrasi,” kata Dian.

Dian mengaku, permasalahan PPDB SMA/SMK/SLB Jabar sangat kompleks. Tahun ini, PPDB dilaksanakan secara daring karena pandemi Covid-19. Sosiasisasi yang dilaksanakan pun tidak bisa dengan tatap muka tapi melalui video conferensi.

“Dalam tatap muka saja sosialiasi itu terkadang ada ya miss, apalagi dilakukan secara virtual. Makanya kami juga melakukan sosialisasi dengan media massa dan media sosial,” katanya.

Begitu juga, kata dia, dalam jaringan dan infrastruktur, memang ada warga yang tidak bisa mengakses internet. Namun pihaknya sudah mengantisipasi dengan berkoordinasi dengan sekolah. Sekolah yang dituju bisa membantu dengan memberikan failitas masyarakat yang akan mendaftar.

Menurutnya, wajar jika banyak orang tua yang kecewa tidak masuk sekolah negeri. Hal itu karena lulusan SMP sederajat di Jabar ada sekira 700.000 siswa. Sementara daya tampung SMA/SMK negeri ini hanya 149.977 siswa.

“Jadi kapasitasnya terbatas. Makanya ada selesksi. Sekolah negeri dan swasta itu perbandingannya sangat jauh,” kata Dian.

Editor: M. Naufal Hafizh

artikel lainnya

dewanpers