web analytics
  

Cagar Budaya di Jalan Patuha Dibongkar, Disbudpar Diminta Perketat Pengawasan

Selasa, 23 Juni 2020 15:24 WIB Nur Khansa Ranawati

Cagar Budaya Jalan Patuha Bandung (Ayobandung.com/Nur Khansa)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Wakil Wali Kota Bandung, yana mulyana meminta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) untuk memperketat pengawasan bangunan cagar budaya atau heritage. 

Hal itu agar bagunan cagar budaya di Kota Bandung bisa tetap terjaga dengan baik.

Salah satu untuk mengawasinya, Yana meminta Disbudpar Kota Bandung segera memberi tanda ke bangunan cagar budaya. Sehingga setiap warga Kota Bandung bisa turut mengawasi keberadaan bangunan cagar budaya.

"Pasangi striker atau prasasti. Dengan demikian, setiap orang bisa turut mengawasinya," tegas Yana, Selasa (24/6/2020).

Selain itu, Yana juga meminta agar Disbudpar menguatkan koordinasi dengan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB).

Pernyataan Yana ini terkait dengan adanya sebuah bagunan cagar budaya di Jalan Patuha Nomor 26 yang tengah direnovasi.

Rumah tersebut masuk ke dalam kategori cagar budaya tipe B berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 7 tahun 2018 tentang Pengelolaan Cagar Budaya.

Rumah tersebut sempat menjadi kedai kopi hingga galeri tempat menjual pernak-pernik aksesoris. Namun, beberapa waktu belakangan tidak ada aktivitas di tempat tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Bandung Heritage, Koko Koswara mengatakan renovasi yang dilakukan terhadap bangunan cagar budaya di Kota Bandung harus mendapatkan rekomendasi dari TACB terlebih dahulu. 

Dia menduga, saat ini pihak pengelola bangunan tersebut belum mendapat rekomendasi yang dimaksud.
 
"Jangankan cagar budaya, bangunan non cagar budaya juga bila dibongkar harus dapat izin dari Distaru (Dinas Penataan Ruang Kota Bandung). Kalau yang saya lihat bangunan tersebut belum ada plang IMB, dan konsultasi tehadap TACB pun diduga belum dilakukan," ungkapnya kepada Ayobandung.com, Senin (22/6/2020).

Dia mengatakan, TACB dapat memberikan konsultasi dan rekomendasi secara cuma-cuma pada para pemilik bangunan cagar budaya yang akan merenovasi bangunannya. Konsultasi tersebut dimaksudkan agar bangunan yang bersangkutan tetap dapat berdiri tanpa kehilangan unsur-unsur sejarah dan edukasi yang dimilikinya.

"Nanti akan diarahkan untuk berkonsultasi dengan TACB di bawah Disbudpar Bandung, sejauh mana perubahan bangunan diimungkinkan. Konsultasi ini tidak dikenakan biaya," ungkapnya.

Dia mengatakan, dalam Undang-undang yang berlaku, tertulis keterangan bahwa perombakan bangunan cagar budaya harus memenuhi beberapa syarat seperti tidak boleh menambahkan bangunan permanen, tidak boleh merombak fasad, dan sebagainya. Namun, hal lebih detil bisa didapatkan melalui konsultasi dengan TACB.

"Kalau melanggar akan ada sanksi berupa pembayaran denda. Tapi yang paling diutamakan adalah mengembalikan bentuk bangunan ke bentuk asalnya, dipulihkan kembali," ungkapnya. 

Editor: Adi Ginanjar Maulana

artikel lainnya

dewanpers