web analytics
  

Kuota SMA Negeri di Jabar Terbatas, Orang Tua Pertanyakan Kompensasi

Selasa, 23 Juni 2020 15:07 WIB Nur Khansa Ranawati
Umum - Pendidikan, Kuota SMA Negeri di Jabar Terbatas, Orang Tua Pertanyakan Kompensasi, Kekisruhan PPDB SMA,PPDB SMA Kota Bandung,PPDB Kota Bandung,PPDB Jalur Afirmasi,berita Pendidikan

Perwakilan dari Froum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) melakukan audiensi dengan tim Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Disdik Jabar, di Jalan Rajiman, Kota Bandung, Selasa (23/6/2020). (Irfan Alfaritsi)

CICENDO, AYOBANDUNG.COM -- Perbandingan jumlah kuota SMA/SMK/SLB Negeri di Jawa Barat dengan jumlah lulusan SMP yang berbeda jauh memicu gejolak di kalangan orang tua siswa yang mendaftarkan anaknya lewat jalur afirmasi. 

Mereka berharap pemerintah dapat memberi keringanan bagi para calon peserta didik baru jalur afirmasi yang gagal masuk sekolah negeri.

Tahun ini, berdasarkan data yang dihimpun Dinas Pendidikan Jabar, jumlah siswa SMP yang lulus di Jabar berjumlah 746.000. Sementara kuota penerimaan SMA/SMK/SLB negeri di Jabar hanya 282.000, atau tidak lebih dari 30%-35% dari jumlah total lulusan SMP.

Sehingga, angka persaingan untuk memasuki sekolah negeri tergolong tinggi. Sementara, jumlah sekolah yang tidak merata di tiap kecamatan dinilai memberatkan mengingat perhitungan skor dititikberatkan pada jarak rumah ke sekolah.

Salah satu orang tua siswa yang hendak mendaftrakan anaknya di SMAN 10 Bandung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Agus, mengaku waswas bila anaknya tidak dapat diterima di sana. 

Dia menilai rumahnya yang berada di Kelurahan Pasirlayung tidak memiliki kesempatan sebesar kelurahan lain yang berjarak lebih dekat dari sekolah tersebut.

"Meskipun rumah saya masih satu kecamatan, tapi akhirnya yang selalu dapat sekolah di sana kan yang ada di kelurahan terdekat," ungkapnya ketika ditemui di Kantor Disdik Jabar, Selasa (23/6/2020).

Agus yang mendaftarkan anaknya lewat jalur afirmasi tersebut merasa keberatan bila harus memilih sekolah swasta. Pasalnya, berbeda dengan sekolah negeri, calon peserta didik sekolah swasta tetap mendapat pungutan bayaran untuk berbagai keperluan.

"Namanya juga swasta, ya kita mau enggak mau harus bayar," ungkapnya.

Hal serupa dikeluhkan salah satu peserta aksi mediasi yang diinisiasi Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) di Kantor Disdik Jabar, Sugiarto. 

Dia mengaku sempat mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta dan harus membayar biaya pendaftaran serta uang pangkal.

"Di swasta kan daftar juga pakai biaya, begitu diterima harus deposit uang pendaftaran. Untuk siswa yang tidak mampu bagaimana, apakah biaya-biaya tersebut akan dicover oleh pemerintah?" ungkapnya.

Sementara itu, Ketua FMPP, Illa Setiawati menilai, sejauh ini kualitas sekolah swasta dan negeri belum bisa disamaratakan. Orangtua murid yang mendaftarkan anaknya lewat jalur afirmasi dan tidak diterima di sekolah negeri akan menghadapi keterbatasan bila harus mendaftar ke sekolah swasta.

"Selama ini kan sekolah swasta (yang terjangkau orang tua siswa jalur afirmasi) masih berbeda jauh (kualitasnya dengan sekolah negeri). Kalau memang kualitasnya dianggap sudah sama, kenapa tidak orang yang memiliki uang saja yang didorong untuk masuk sekolah swasta," ujarnya.

Editor: Adi Ginanjar Maulana

artikel terkait

dewanpers