web analytics
  

Gara-gara PLN, Sektor Perhotelan di Jabar Kelimpungan Bayar Listrik

Rabu, 17 Juni 2020 15:48 WIB Eneng Reni Nuraisyah Jamil
Bisnis - Hotel, Gara-gara PLN, Sektor Perhotelan di Jabar Kelimpungan Bayar Listrik, biaya listrik hotel,biaya listrik membengkak,biaya listrik,listrik mahal,listrik hotel,phri jabar,PLN,Korupsi PLN

Ilustrasi: Pekerja hotel menyemprot cairan disinfektan di Ibis Hotel, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Kamis (11/6/2020). (Kavin Faza)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Sektor perhotelan di Jawa Barat mengeluhkan tidak adanya keringanan biaya setrum dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) di saat pandemi Covid-19.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat (Jabar) Herman Muchtar mengatakan, selama pendemi Covid-19 sejak tiga bulan lalu sektor perhotelan sangat terpukul.

Merosotnya okupansi memicu beban biaya operasional tinggi salah satunya listrik per bulan.

Dia menyebut, okupansi hotel selama pandemi Covid-19 paling tinggi hanya di angka 5%.

"Sekarang hotel enggak bisa apa-apa. Tapi, biaya listrik tetap dibayar, karena tidak ada toleransi (dari PLN). Meski hotel tutup sekali pun tetap abodemennya harus dibayar," katanya kepada Ayobandung.com, Rabu (17/6/2020).

Herman meminta, PLN memberikan keringanan atau relaksasi biaya listrik bagi sektor perhotelan baik berupa diskon maupun penundaan pembayaran hingga kondisi normal.

"Kami minta abodemennya tidak bayar dulu, diputus dulu, karena hotelnya tutup. Karena (abodemen) itu mahal, bisa sampai ratusan juta rupiah. Bank saja memberikan relaksasi, apalagi PLN milik pemerintah," ujarnya.

Herman memperkirakan pelaku usaha banyak gulung tikar pada Juni 2020 bila pemerintah tidak mengambil kebijakan relaksasi. 

"Selesai Juni sudah enggak kuat bertahan, jadi zombi. Padahal 80% APBN didapat dari sektor pajak pengusaha, masak kami dibiarkan kayak gini?" ungkapnya.

Herman mengungkapkan, sebenarnya sektor perhotelan pernah meminta relaksasi kepada pemerintah jauh sebelum pandemi Covid-19 dengan permasalahan berbeda. Namun, hal itu tak kunjung dikabulkan.

"Sebenarnya tidak ada sedikit pun toleransi terhadap pengusaha dari dulu," kata Herman.

Editor: Adi Ginanjar Maulana

artikel terkait

dewanpers