web analytics
  
Banner Kemerdekaan

Biaya Listrik Membengkak, PLN Dinilai Langgar Aturan!

Jumat, 12 Juni 2020 16:55 WIB Nur Khansa Ranawati

Warga mengisi token listrik (Irfan Al-Faritsi)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Sejumlah warga di berbagai daerah dikagetkan pembengkakan tagihan listrik PLN pada Juni dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

Pembengkakan tagihan listrik ada yang mencapai di atas 50% dari biasanya.

Ketua Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) Jabar, Banten, dan DKI Jakarta Firman Turmantara menilai PLN telah melakukan pelanggaran hak konsumen. Di antaranya adalah hak atas informasi.

"Informasi itu sifatnya penting sekali, secara yuridis formal itu diatur dalam undang-undang. Bila diinformasikan, konsumen rumah tangga hingga pelaku usaha kan bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu," ungkapnya ketika dihubungi Ayobandung.com, Jumat (12/6/2020).

Firman mengungkapkan, pembengkakan tagihan listrik tidak disertai dengan informasi yang memadai, sehingga berpotensi melanggar aspek hak informasi pelanggan dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Resolusi PBB Nomor 39/248 Tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen (Guidelines for Consumer Protection). Firman juga menilai warga telah dirugikan secara psikologis.

"Hal ini melanggar regulasi nasional maupun dunia. Warga juga tidak diberi kesempatan untuk mempersiapkan diri terhadap kenaikan tersebut," ungkapnya.

Dia menilai protes warga saat ini juga merupakan salah satu bentuk akumulasi kekesalan atas pelayanan PLN yang dianggap kurang memuaskan. 

Firman mengatakan, permasalahan yang kerap dialami warga seperti pemadaman listrik idealnya pun diberi kompensasi.

"Pemadaman listrik atau listrik yang 'byar-pet' kan idealnya ada penggantian, selama ini tidak ada. Jadi warga mungkin merasa kerap dikecewakan," ungkapnya.

Dia menyebutkan, warga yang merasa dirugikan atas tagihan yang tidak sesuai di bulan ini dapat melayangkan protes secara langsung pada PLN. Pihak PLN pun dinilai harus dapat memberi kompensasi ganti rugi secara sepadan.

"Warga bila merasa dirugikan pun tidak perlu langsung setuju agar tagihannya diakumulasikan ke bulan yang akan datang, meminta ganti rugi uang kembali juga dipersilakan karena memang haknya," ungkapnya.

Sementara itu, pihak PLN telah melakukan konfirmasi terbuka melalui akun Twitter resmi PT PLN (Persero), @PLN_123, Rabu (10/6/2020). PLN menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menaikkan Tarif Dasar Listrik sejak 2017.

"Perlu diingat, sejak 2017 Tarif Listrik tidak naik. PLN pun tidak melakukan subsidi silang. Tarif listrik ditetapkan oleh pemerintah atas persetujuan DPR," bunyi keterangan tersebut. 

Pembengkakan tagihan di bulan Juni atau selama PSBB, PLN menegaskan, terjadi karena adanya kenaikan pemakaian listrik. Kegiatan di rumah selama pandemi Covid-10 dan bertepatan denan bulan puasa berpotensi meningkatkan pemakaian listrik masyarakat.

Untuk itu, pihak PLN telah memberi skema keringanan pembayaran tagihan Juni dengan hanya membayar sebesar tagihan bulan lalu ditambah 40% dari besaran kenaikan tagihan Juni. Sisanya dibayarkan pada bulan berikutnya.

Editor: Adi Ginanjar Maulana

artikel lainnya

dewanpers