web analytics
  

Anak-anak Korut Terancam Gizi Buruk Selama Krisis Corona

Jumat, 12 Juni 2020 09:03 WIB
Umum - Internasional, Anak-anak Korut Terancam Gizi Buruk Selama Krisis Corona, Korea Utara,Virus Corona,COVID-19,gizi buruk

Kota Kaesong, Korea Utara. (Shutterstock)

PYONGYANG, AYOBANDUNG.COM -- Anak-anak di Korea Utara (Korut) berisiko mengalami gizi buruk dan malnutrisi akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan.

Hal ini diungkapkan oleh para pakar PBB, yang menyebut kekurangan pangan terjadi akibat adanya penurunan tajam di bidang perdagangan dengan Cina.

Dilansir DW Indonesia, Utusan Khusus PBB untuk Korut Tomas Ojea Quintana mengatakan kepada dewan, penutupan perbatasan dengan Cina selama 5 bulan dan pandemi virus corona di Korut membuat para penduduk mengalami gizi buruk hingga ke tingkat yang mengkhawatirkan.

Sekitar 10 juta warga Korut atau 40% dari populasinya kini mengalami kekurangan gizi.

"Kerusakan jangka panjang pada kesehatan dan perkembangan anak-anak serta ibu hamil dan menyusui kini sudah terbukti," kata juru bicara Program Pangan Dunia PBB (WFP), Elisabeth Byrs kepada media pada jumpa pers terpisah di Jenewa.

Quintana mengatakan pandemi telah mengakibatkan kesulitan ekonomi yang drastis dengan penurunan 90% dalam perdagangan dengan Cina, yang menyebabkan hilangnya pendapatan di Korut.

"Semakin banyak keluarga yang makan hanya 2 kali sehari, atau hanya makan jagung, dan beberapa keluarga lainnya kelaparan," kata Quintana.

Secara resmi, Korut belum mencatat satu pun kasus Covid-19, meskipun negaranya berbatasan dengan Cina. Namun klaim itu diragukan.

Di kota-kota besar Korut, jumlah tunawisma meningkat dan harga obat-obatan mengalami kenaikan yang signifikan.

Stok vaksin dan bantuan lainnya terlantar di perbatasan, yang mendesak Korut untuk mengizinkan semua bantuan kemanusiaan dikirimkan tanpa adanya batasan.

Pada pertengahan 1990-an, kelaparan di seluruh Korut diyakini telah menewaskan antara 250.000 hingga 3 juta orang.

Quintana juga memperingatkan sanksi internasional jangka panjang yang menargetkan negara itu hanya akan memperburuk masalah tersebut.

"Dalam konteks di mana pandemi ini mengakibatkan kesulitan ekonomi yang drastis di DPRK (Republik Rakyat Demokratik Korea, nama resmi Korut), saya mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan kembali sanksi, mengingat dampaknya terhadap mata pencaharian masyarakat dan kapasitas pemerintah untuk merespons," tutupnya.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Suara.com.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Fira Nursyabani

artikel terkait

dewanpers