web analytics
  

Inilah Aturan Kemenhub soal Transportasi di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru

Selasa, 9 Juni 2020 14:10 WIB Adi Ginanjar Maulana
Umum - Nasional, Inilah Aturan Kemenhub soal Transportasi di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru , Kementerian Perhubungan (Kemenhub),adaptasi kebiasaan baru,peraturan transportasi,Rapid Test Corona,Tes PCR,menhub,menteri perhubungan,budi karya,perhubungan

Infografis adaptasi kebiasaan baru. (BNPB)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan permenhub tersebut atas tindak lanjut Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju masyarakat Produktif dan Aman Covid-19.

Dengan dibukanya kembali sejumlah aktivitas ekonomi, kata dia, akan berdampak pada terjadinya peningkatan aktivitas perjalanan orang melalui transportasi. Untuk itu, pihaknya melakukan antisipasi dengan melakukan penyempurnaan Permenhub 18/2020.

“Pengendalian transportasi yang dilakukan menitikberatkan pada aspek kesehatan. Kami berupaya untuk menyediakan transportasi agar masyarakat tetap bisa produktif," ujarnya, Selasa (9/6/2020).

Secara umum ruang lingkup pengendalian transportasi yang dilakukan adalah untuk seluruh wilayah dan untuk wilayah yang ditetapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). 
Pengendalian transportasi yang dilakukan meliputi penyelenggaraan transportasi darat (kendaraan pribadi dan angkutan umum seperti mobil penumpang, bus, dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan), laut, udara, dan perkeretaapian.

Para penumpang angkutan umum dan kendaraan pribadi, para operator sarana dan prasarana transportasi wajib melakukan penerapan protokol kesehatan, penerapan pembatasan jumlah penumpang dari jumlah kapasitas tempat duduk dan penerapan physical distancing (jaga jarak) mulai saat persiapan perjalanan, selama perjalanan, dan saat sampai tujuan atau kedatangan.

“Terkait pembatasan jumlah penumpang pada sarana transportasi akan ditetapkan selanjutnya melalui surat edaran dan tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan penyesuaian di kemudian hari,” ungkapnya.

Beberapa revisi pada pasal-pasal dari Permenhub 18/2020, di antaranya:

1. Revisi terkait pembatasan jumlah penumpang dari jumlah kapasitas tempat duduk yang semula pada Permenhub 18/2020 maksimal 50%, pada Permennub 41/2020 akan diatur selanjutnya melalui surat edaran. Misalnya di transportasi udara menetapkan pembatasan jumlah penumpang maksimal 70% dari total jumah kapasitas tempat duduk dengan penerapan protokol kesehatan.

2. Terkait penggunaan sepeda motor yang dapat membawa penumpang dengan tujuan melayani kepentingan masyarakat maupun kepentingan pribadi dengan syarat tetap memenuhi protokol kesehatan seperti melakukan aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB, melakukan disinfeksi kendaraan dan perlengkapan sebelum dan setelah digunakan, menggunakan masker dan sarung tangan, dan tidak berkendara jika suhu badan di atas normal atau sakit.

3. Terkait pengendalian transportasi udara yaitu penyesuaian kapasitas (slot time) bandara berdasarkan evaluasi yang dilakukan kemenhub.

4. Terkait pengenaan sanksi administratif yang akan dikenakan kepada para operator sarana/prasarana transportasi dan para pengelola angkutan barang yang melanggar ketentuan. Sanksi administratif tersebut mulai dari mulai dari peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, dan denda administratif.

5. Terkait sosialisasi, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan menteri ini dilakukan oleh berbagai unsur seperti menhub, panglima TNI, kapolri, gubernur, bupati/wali kota, gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 pusat dan daerah, unit pelaksana teknis kemenhub, dan para operator transportasi.

Sebagai informasi, melalui SE Gugus Tugas Nomor 7/2020, telah ditetapkan kriteria dan persyaratan bagi individu untuk bepergian. Di mana kriteria yang harus dipenuhi bagi semua orang yang akan bepergian yaitu wajib mengenakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan.

Kemudian, terkait persyaratan yang harus dipenuhi individu untuk dapat bepergian yaitu untuk perjalanan orang dalam negeri wajib menujukkan identitas KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah, menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif yang berlaku 7 hari atau surat keterangan uji rapid test dengan hasil nonreaktif yang berlaku 3 hari pada saat keberangkatan, atau dapat menunjukkan surat keterangan bebas gejala influenza yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit/puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas tes PCR dan rapid test.

Dengan catatan, seluruh persyaratan perjalanan orang dalam negeri tersebut dikecualikan untuk perjalanan orang komuter dan perjalanan orang di dalam wilayah/kawasan aglomerasi.

Selanjutnya, untuk persyaratan perjalanan orang kedatangan dari luar negeri, diharuskan melakukan tes PCR pada saat ketibaan bila belum melaksanakan tes dan apabila tidak dapat menujukkan surat hasil tes PCR dari negara keberangkatan. 

Pemeriksaan PCR dikecualikan pada pos lintas batas negara (PLBN) yang tidak memiliki peralatan PCR, digantikan dengan rapid test dan menunjukkan surat keterangan bebas gejala influenza yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit/puskesmas.

Gugus tugas juga meminta masyarakat untuk mengunduh dan mengaktifkan aplikasi “Peduli Lindungi” pada perangkat telepon seluler yang bisa diunduh melalui Playstore atau Appstore.

Selain itu, hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat yang akan bepergian keluar masuk DKI Jakarta, sesuai Pergub DKI Jakarta 47/2020 tentang Surat Izin Keluar/Masuk DKI Jakarta (SIKM). 

Editor: Adi Ginanjar Maulana

artikel terkait

dewanpers