web analytics
  

Covid-19, Pemkab Cianjur Bebaskan PBB Warga Miskin

Minggu, 7 Juni 2020 07:23 WIB

ilustras pajak (Indonesiainside.id)

CIANJUR, AYOBANDUNG.COM -- Sebanyak 400 ribu lebih warga miskin dan rentan di berbagai wilayah Cianjur dibebaskan dari kewajiban membayar biaya pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten Cianjur mengeluarkan kebijakan itu untuk meringankan beban mereka akibat terdampak Covid-19.

Bupati Cianjur Herman Suherman mengatakan, nominal keseluruhan pembebasan PBB senilai Rp2 milyar yang akan dilakukan secara bertahap, tahap awal bagi warga yang memiliki ketetapan pajak sebesar Rp10 ribu.

"Mulai hari ini bagi warga Cianjur yang pembayaran PBB-nya dibawah atau sampai Rp10.000 akan digratiskan dan tidak perlu membayar 1 rupiah pun. Jumlah wajib pajak yang digratiskan itu mencapai 400.000 orang," katanya pada Jumat, disiarkan Republika pada Minggu (7/6/2020).

Program tersebut diambil sebagai langkah pemerintah Cianjur untuk meningkatkan sinergitas dalam menurunkan angka kemiskinan di Cianjur, akibat terdampak Covid-19. Sehingga warga yang tidak mampu atau miskin tidak perlu membayar PBB selama satu tahun terakhir.

"Banyak orang yang terdampak selama KLB Covid-19, mulai dari pemutusan hubungan kerja, dirumahkan tanpa dibayar, tidak berdagang atau bertani karena pembatasan aktifitas, sehingga mereka tidak memiliki penghasilan," katanya.

Ia menjelaskan, kebijakan digratiskanya PBB bagi warga miskin tersebut, sudah melalui kajian secara matang melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Cianjur, sehingga tahap selanjutnya akan diberlakukan bagi wajib pajak yang membayar PBB Rp20 ribu dan Rp30 ribu.

"Warga yang membayar PBB Rp20.000 dan Rp30.000 termasuk dalam kategori warga miskin dan rentan juga mendapatkan bembebasan pembayaran PBB, sesuai dengan Kebijakan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 94 Tahun 2019," katanya.

Ia menambahkan, dalam pasal tersebut dijelaskan tentang perubahan kedua Nomor 1 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang berbunyi objek pajak yang pajaknya orang pribadi, dapat diberikan pengurangan hingga 100%.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Ananda Muhammad Firdaus

artikel lainnya

dewanpers