web analytics
  

Warga Keluhkan Tagihan Listrik yang Melonjak, Politisi PKS Sebut PLN Mengecewakan

Sabtu, 6 Juni 2020 16:48 WIB Andres Fatubun
Umum - Nasional, Warga Keluhkan Tagihan Listrik yang Melonjak, Politisi PKS Sebut PLN Mengecewakan, Tagihan Listrik Melonjak, Politisi PKS, PLN Mengecewakan, PLN, tagihan listrik naik

Ilustrasi meteran listrik. (pixabay) (Pixabay)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait lonjakan tagihan listrik bulan Juni 2020, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto minta PLN segera membuka posko pengaduan baik secara online atau langsung. 

PLN harus bisa menjelaskan secara rinci penyebab kenaikan tagihan listrik masing-masing perpelanggan. PLN jangan hanya berpatokan pada argumentasi standar bahwa lonjakan ini terjadi karena ada perubahan sistem perhitungan yang semula berdasar angka catat meter menjadi angka rata-rata. 

Faktanya, ada banyak kasus lonjakan kenaikan yang melebihi angka rata-rata selama 3 bulan terakhir. Bahkan ada pelanggan yang mengalami lonjakan tagihan hingga 300%.

"Kalau benar perhitungan berdasarkan angka rata-rata pemakaian selama 3 bulan terakhir, angkanya tidak mungkin melonjak secara drastis. Ini pasti ada faktor lain yang perlu dijelaskan PLN. Dan itu harus disampaikan secara jelas kepada setiap pelanggan. 

PLN jangan biarkan pelanggan bingung dan menerka-nerka penyebab lonjakan tagihan listrik. Keluhan ini harus ditanggapi segera. Jika masalah tagihan ini tidak dapat diselesaikan secara baik PLN mengecewakan," ujar Mulyanto. 

Mulyanto menyarankan PLN membuat terobosan baru dalam hal penghitungan tagihan listrik. Jangan lagi gunakan cara lama yang terbukti merugikan masyarakat.

Sebagai perusahaan yang didukung SDM unggulan dan teknologi mutakhir harusnya PLN mampu menyediakan berbagai alternatif sistem penghitungan tagihan listrik secara cepat. 

Bila perlu dibuat sistem atau aplikasi tagihan secara interaktif agar pelanggan bisa mengecek besaran tagihan yang perlu dibayarkan. Jika dinilai tidak sesuai dengan penggunaan maka saat itu pelanggan bisa mengajukan keberatan. 

"Ini soal pelayanan pada pelanggan. Seharusnya PLN mengembangkan sistem pelayanan tagihan listrik di masa pandemi ini sedemikian rupa sehingga memudahkan pelanggan dalam melaporkan angka meteran listrik di rumahnya masing-masing secara akurat dan tepat waktu. 

Petugas PLN harus sigap menyelesaikan pengaduan para pelanggan terkait tagihan tarif listrik tersebut dan segera melaksanakan langkah koreksi," tegas anggota DPR RI daerah pemilihan Banten 3 ini.

Sehubungan dengan kisruh lonjakan tarif ini Mulyanto juga minta PLN meniadakan untuk sementara sanksi denda dan pemutusan listrik bagi pelanggan yang tidak dapat membayarkan tagihan. Menurut Mulyanto, masyarakat harus diberi kesempatan mengklarifikasi besaran tagihan yang menjadi kewajibannya.

"Intinya selesaikan dulu soal penghitungan tagihan listrik ini lah. Jangan sampai masyarakat dikenakan sanksi untuk sesuatu yang belum jelas duduk perkaranya. 

Selama PLN belum dapat menyelesaikan urusan penghitungan tagihan listrik ini sebaiknya penerapan sanksi denda dan pemutusan sambungan ditiadakan," pungkas Mulyanto.

Editor: Andres Fatubun

terbaru

Ternyata Ini Alasan Insentif Nakes Covid-19 Sulit Dicairkan

Nasional Selasa, 11 Mei 2021 | 21:18 WIB

Kementerian Kesehatan mengungkap jika tunggakan insentif penanganan Covid-19 untuk tenaga kesehatan (nakes) 2020 sedang...

Umum - Nasional, Ternyata Ini Alasan Insentif Nakes Covid-19 Sulit Dicairkan, Insentif Nakes Covid-19,tunggakan insentif nakes,Kemenkes Insentif Nakes

KPK dan Polri OTT Bupati Nganjuk, Sejumlah Uang Turut Diamankan

Nasional Selasa, 11 Mei 2021 | 21:12 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bareskrim Polri melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk No...

Umum - Nasional, KPK dan Polri OTT Bupati Nganjuk, Sejumlah Uang Turut Diamankan, OTT Bupati Nganjuk,kpk,Polri,Korupsi Bupati Nganjuk,Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat

Pemerintah Tetapkan 1 Syawal Kamis 13 Mei 2021

Nasional Selasa, 11 Mei 2021 | 18:56 WIB

Hasil Sidang Isbal Idulfitri 2021, Kemenag menetapkan 1 Syawal 1442 Hijriah jatuh pada Kamis 13 Mei 2021.

Umum - Nasional, Pemerintah Tetapkan 1 Syawal Kamis 13 Mei 2021, Hasil Sidang Isbat Idulfitri 2021,Sidang Isbat Idulfitri 2021,Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Sidang Isbat Idulfitri,Kemenag Sidang Isbat Idulfitri,Idulfitri 2021,Lebaran 2021

Cek Fakta : BMKG Sebut 1 Syawal 1442 H Jatuh pada Hari Rabu 12 Mei 202...

Nasional Selasa, 11 Mei 2021 | 17:14 WIB

BMKG menyikapi informasi yang berkembang di masyarakat dari sejumlah media online atau surat kabar yang beredar. Bahwa B...

Umum - Nasional, Cek Fakta : BMKG Sebut 1 Syawal 1442 H Jatuh pada Hari Rabu 12 Mei 2021, Cek Fakta BMKG 1 Syawal 1442 H,Hoaks BMKG 1 Syawal 1442 H,1 Syawal 1442 Hijriah

Darurat Al-Aqsa, ACT Dirikan Dapur Pangan untuk Warga Palestina

Nasional Selasa, 11 Mei 2021 | 12:55 WIB

Tindakan ini sebagai bentuk nyata dukungan kepada orang-orang Palestina yang tengah berjuang mempertahankan Masjid Al-Aq...

Umum - Nasional, Darurat Al-Aqsa, ACT Dirikan Dapur Pangan untuk Warga Palestina, Warga Palestina,Israel,zionis,Ramadan,Masjid Al-Aqsa

H+2 Lebaran Diprediksi Puncak Arus Balik

Nasional Selasa, 11 Mei 2021 | 12:39 WIB

Kemenhub memprediksi akan terjadi lonjakan arus balik pada H+2 Idul Fitri 2021.

Umum - Nasional, H+2 Lebaran Diprediksi Puncak Arus Balik, Puncak Arus Balik Lebaran,Puncak Arus Balik Idulfitri,lonjakan arus balik H+2 Idul Fitri 2021,kemenhub,tes Covid-19 gratis,pra-peniadaan mudik,pengetatan syarat perjalanan,potensi lonjakan arus balik

Satgas Covid-19: Pemda Wajib Karantina Pemudik yang Lolos Penyekatan

Nasional Selasa, 11 Mei 2021 | 10:55 WIB

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 meminta pemerintah daerah untuk memperkuat upaya pelacakan atau tracing dan karantina C...

Umum - Nasional, Satgas Covid-19: Pemda Wajib Karantina Pemudik yang Lolos Penyekatan, Karantina Covid-19,karantina pemudik,Satgas Covid-19,PPKM Mikro,masa larangan mudik,Penanganan Covid-19,nekat mudik,sanksi  nekat mudik

Kuota Haji 2021 Indonesia Masih Abu-abu

Nasional Selasa, 11 Mei 2021 | 10:49 WIB

Sejauh ini pemerintah Arab Saudi baru mengumumkan rencana untuk penyelenggaraan haji 2021, tetapi belum menyampaikan sec...

Umum - Nasional, Kuota Haji 2021 Indonesia Masih Abu-abu, Kuota Haji 2021,pelaksanaan Haji tahun 2021,Pemerintah Arab saudi,Protokol Kesehatan,kementerian agama,Pencegahan Covid-19

artikel terkait

dewanpers