web analytics
  

Arus Balik Dilarang, Kemenhub Perketat Pengawasan Kendaraan

Selasa, 26 Mei 2020 10:28 WIB Adi Ginanjar Maulana
Umum - Nasional, Arus Balik Dilarang, Kemenhub Perketat Pengawasan Kendaraan, arus balik,mudik,larangan mudik,lebaran,idulfitri,kemenhub

Ilustrasi mudik lebaran Idulfitri.(Ayobandung.com)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Kementerian Perhubungan menegaskan kegiatan mudik sebelum Idulfitri maupun setelahnya atau disebut arus balik tetap dilarang. 

Untuk itu, Kemenhub telah berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait untuk memperketat pengawasan pengendalian transportasi pada fase usai Idulfitri.

“Yang diperbolehkan bepergian adalah orang-orang dan kegiatan yang memenuhi kriteria dan syarat yang sudah diatur di dalam Permenhub 25/2020 dan SE Gugus Tugas No 4/2020,” demikian ditegaskan Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati di Jakarta, Senin (25/5/2020).

Pengetatan pengawasan transportasi, secara umum terbagi tiga fase yaitu: fase jelang Idulfitri yang dimulai sejak ditetapkannya Permenhub 25/2020 pada 23 April 2020-23 Mei 2020, fase pada saat Idulfitri pada 24-25 Mei 2020, dan fase usai Idulfitri pada 26 Mei hingga selesainya masa berlaku SE Gugus Tugas.

“Pengawasan pada fase jelang Idulfitri dan pada saat Idulfitri sudah dilakukan dan berjalan dengan baik. Kami akan fokus untuk melakukan pengawasan pada fase pasca-Idulfitri,” jelas Adita.

Sesuai dengan kebijakan imbauan yang disampaikan oleh Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, kata dia, masyarakat yang ada di daerah untuk tidak kembali ke Jakarta selama masa pandemi Covid-19.

Kemenhub akan mendukung kebijakan tersebut dengan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan pengetatan pengawasan transportasi di seluruh Indonesia, khususnya yang akan mengarah ke Jakarta.

“Pengawasan pengendalian transportasi yang dilakukan hampir sama dengan yang telah dilakukan pada saat fase menjelang Idulfitri, yaitu dengan melakukan penyekatan di sejumlah titik di jalan, maupun pemeriksaan kelengkapan dokumen sesuai kriteria dan syarat yang ditentukan di simpul-simpul transportasi seperti terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan, untuk memastikan mereka yang bepergian adalah benar-benar orang-orang yang memenuhi kriteria dan syarat sesuai ketentuan dan bukan untuk kegiatan mudik maupun balik,” katanya.

Editor: Adi Ginanjar Maulana

artikel terkait

dewanpers