web analytics
  

FPI dan Sejumlah Ormas Desak Habib Bahar bin Smith Dibebaskan

Minggu, 24 Mei 2020 12:29 WIB
Umum - Nasional, FPI dan Sejumlah Ormas Desak Habib Bahar bin Smith Dibebaskan, FPI, Ormas, Desak, Habib Bahar bin Smith, bebas,

Habib Bahar bin Smith menjalani sidang vonis di Gedung Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung, Jalan Seram, Kota Bandung, Selasa (9/7/2019). (Ayobandung.com/Irfan Al-Faritsi)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Para ulama dari organisasi musyarakat seperti Front Pembela Islam (FPI), GNPF, PA 212 hingga MUI DKI mengecam pencambutan asimilasi yang didapat Habib Bahar bin Smith serta penangkapan yang dinilai berlebihan.

Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif mengatakan, pencabutan asimilasi tersebut merupakan bentuk arogansi kekuasaan terhadap umat Islam dan tokoh yang kritis terhadap negara.

"Kami melihat bahwa alasan sesungguhnya pencabutan status asimilasi tersebut bukan semata pelanggaran PSBB, tapi dikarenakan Habib Bahar bin Smith menyatakan akan tetap melakukan perlawanan terhadap rezim zalim," kata Slamet Maarif dalam keteranganya, Minggu (24/5/2020).

AYO BACA: Arti Minal Aidin Wal Faizin dan Ucapan Selamat Idulfitri yang Benar

AYO BACA: 4 Tempat Sarapan Lontong Kari Enak di Bandung

AYO BACA: Kupat Singkatan ‘Ngaku Lepat’ dan Fakta Unik Ketupat Lainnya

Menurut dia, pelanggaran PSBB sebenarnya dilakukan oleh para pejabat negara dengan melempar bantuan sosial di pinggir jalan, mengadakan konser, membuka jalur transportasi, membiarkan mal beroperasi, dan membuka pintu bagi tenaga kerja asing, khususnya Cina.

"Justru semua pembiaran ini yang jelas-jelas 100 persen melanggar PSBB," katanya.

Kemudian, mereka menilai kondisi makin parah saat penangkapan Habib Bahar pada dini hari dan pemindahan ke Lapas Batu Nusakambangan tanpa diberitahukan kepada pihak keluarga dan kuasa hukumnya, serta akses keluarga dan kuasa hukum yang dibatasi untuk menjenguk.

"Kami mendesak agar pihak-pihak dan pejabat yang sedang menjalankan agenda anti-Islam segera mengembalikan status Habib Bahar bin Smith dalam kondisi semula yaitu status asimilasi," ucap Slamet.

Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, mereka mengajak seluruh umat Islam melakukan pembangkangan sipil terhadap seluruh kebijakan pemerintah.

Seruan ini dilayangkan oleh berbagai pimpinan ormas Islam seperti PA 212 Slamet Ma’arif, An Nashr Institute Munarman, DPP FPI Shabri Lubis, GNPF-Ulama Yusuf M Martak, HRS Center Abdul Chai Ramadan, dan sejumlah pimpinan lainnya.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Suara.com.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: M. Naufal Hafizh

artikel terkait

dewanpers