web analytics
  

Kedua Kalinya, Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Kembali Digugat ke MA

Rabu, 20 Mei 2020 12:16 WIB
Umum - Nasional, Kedua Kalinya, Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Kembali Digugat ke MA, iuran bpjs kesehatan, iuran bpjs kesehatan naik, bpjs kesehatan, kesehatan, serikat pekerja, turun kelas bpjs kesehatan, jokowi

BPJS Kesehatan

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Indonesia kembali menggugat kenaikan iuran Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dinaikkan pemerintah.

"Setelah kami melakukan kontemplasi untuk menemukan pencerahan bagi kepentingan KPCDI pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya, akhirnya kami harus kembali mendaftarkan hak uji materiil Perpres Nomor 64 Tahun 2020 ke MA, pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020," ujar Kuasa Hukum KPCDI Rusdianto Matulatuwa dalam keterangan yang diterima, Rabu (20/5/2020).

Ia menilai kebijakan pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan ini sangat tidak memiliki empati kepada rakyat. Ini karena kenaikan dilakukan dalam kondisi pandemi Covid-19 yang serba sulit bagi masyarakat.

AYO BACA : Kenaikan Iuran BPJS Saat Pandemi Dinilai Zalim

Menurutnya, kebijakan menaikkan iuran kembali merupakan suatu ketidakadilan dan tidak sesuai dengan apa yang dimaknai dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang BPJS.

“Bahwa ketika ketidakadilan berubah menjadi suatu hukum yang dipositifkan maka bagi kami selaku warga negara yang melakukan perlawanan dimuka hukum tentu menjadi sesuatu hal yang diwajibkan, karena apa yang kita lakukan ini untuk mengontrol kebijakan menjadi suatu kebutuhan dan bukanlah karena suatu pilihan semata”, katanya.

Selain itu, KPCDI pun akan menguji apakah kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini sudah sesuai dengan tingkat perekonomian masyarakat di tengah pandemi virus corona. Apalagi, saat ini terjadi gelombang PHK besar-besaran yang membuat tingkat pengganguran naik dan daya beli masyarakat turun.

AYO BACA : Istana Sebut Penerimaan Negara Turun Drastis

"Harusnya pemerintah mempertimbangan kondisi sosial ekonomi warganya, bukan malah menaikkan iuran secara ugal-ugalan”, katanya.

Rusdianto juga mengingatkan, pemerintah yang seharusnya mendengarkan pendapat MA bahwa akar masalah yang terabaikan yaitu manajemen atau tata kelola BPJS secara keseluruhan. Hal ini lantaran, BPJS sudah berulang kali disuntikkan dana, tapi tetap saja defisit.

"Untuk itu perbaiki dulu internal manajemen mereka, kualitas layanan, barulah kita berbicara angka iuran. Karena meski iuran naik tiap tahun, kami pastikan akan tetap defisit selama tidak memperbaiki tata kelola menajemen” katanya.

Rusdianto menegaskan, gugatan uji materi kenaikan iuran ini dilakukan untuk menilai apakah kenaikan ini sudah sesuai dengan tanggung jawab BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada seluruh pesertanya.

“Harus bisa dibuktikan adanya perubahan perbaikan pelayanan, termasuk hak-hak peserta dalam mengakses obat dan pengobatan dengan mudah” katanya.

AYO BACA : Iuran BPJS Kesehatan Naik, Ini 6 Pertimbangan Pemerintah

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Rizma Riyandi

artikel terkait

dewanpers