web analytics

KPK dan Kejaksaan Ikut Memantau Distribusi Bansos

clockSelasa, 19 Mei 2020 10:44 WIB
Umum - Nasional, KPK dan Kejaksaan Ikut Memantau Distribusi Bansos, psbb jabar, corona, covid-19, cek poin psbb, cek poin, berita purwakarta, perbatasan purwakarta, bantuan corona purwakarta, bantuan corona, kpk

KPK

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta ada pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), atau Kejaksaan untuk mencegah terjadinya korupsi bantuan sosial Covid-19 di lapangan.

AYO BACA : Wow! ASN Karawang Kumpulkan Sumbangan Lebih dari Rp 1 Miliar

"Keterbukaan itu sangat diperlukan sekali dan untuk sistem pencegahan minta saja didampingi KPK, BPKP, dari kejaksaan. Kita memiliki lembaga-lembaga untuk mengawasi, untuk mengontrol agar tidak terjadi korupsi di lapangan," jelas Jokowi dalam pembukaan rapat terbatas, Selasa (19/5).

AYO BACA : bank bjb Beserta Karyawan Salurkan Bantuan Lanjutan untuk Cegah Covid-19

Dalam ratas pagi ini, Jokowi memandang prosedur pembagian bantuan sosial di lapangan masih berbelit. Hal ini yang membuat masih ada keluarga penerima manfaat (KPM) yang terpaksa belum tersentuh bantuans sampai saat ini.

Pemerintah memang dikejar target untuk segera merampungkan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) kepada 8,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebelum Lebaran tiba. Angka tersebut lebih rendah dari target jumlah KPM yang seharusnya, yakni 9 juta keluarga di luar wilayah Jabodetabek.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menjelaskan, sebanyak 700.000 KPM lainnya akan menerima BLT setelah lebaran. Alasannya, lokasi tempat tinggal mereka cukup sulit dijangkau oleh petugas pos yang akan mengantarkan bantuan sosial tunai sebesar Rp 600 ribu per keluarga per bulan selama tiga bulan.

"Perlu saya sampaikan, insya Allah 5 hari terakhir jelang Lebaran kami akan lakukan penyaluran bansos besar-besaran. Dari target misalnya Kemensos jumlah target 9 juta (keluarga), yang akan kami salurkan sekitar 8,3 juta selama 5 hari ini," ujar Muhadjir usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Senin (18/5).

AYO BACA : Bantuan Pemda Tak Kunjung Datang, Warga Komplek di Cihampelas Galang Bantuan Mandiri

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Rizma Riyandi

terbaru

Momentum Pertumbuhan Kredit Tinggal Tunggu Waktu

Nasional Jumat, 30 Juli 2021 | 20:40 WIB

Di tengah tantangan pandemi Covid-19, fungsi intermediasi perbankan mulai mengalami pertumbuhan positif.

Umum - Nasional, Momentum Pertumbuhan Kredit Tinggal Tunggu Waktu, Momentum,Pertumbuhan Kredit,intermediasi perbankan,Bank Indonesia

Skema Vaksin Booster Disiapkan untuk Calon Jemaah Umrah

Nasional Jumat, 30 Juli 2021 | 15:03 WIB

Kementerian Agama (Kemenag) mengatakan akan menyusun skema mengenai vaksinasi dan booster bagi calon jemaah umrah.

Umum - Nasional, Skema Vaksin Booster Disiapkan untuk Calon Jemaah Umrah, Jemaah Umrah,Vaksin Booster Calon jemaah umrah,vaksinasi Calon jemaah umrah,Covid-19 di Indonesia

Kemenkes Impor Remdesivir-Tocilizumab, Untuk Apa?

Nasional Jumat, 30 Juli 2021 | 14:51 WIB

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berupaya memenuhi kebutuhan pasokan obat-obatan untuk terapi Covid-19 yang semakin lang...

Umum - Nasional, Kemenkes Impor Remdesivir-Tocilizumab, Untuk Apa?, Remdesivir,Obat Remdesivir,Fakta Obat Remdesivir,obat covid-19,tocilizumab covid-19,Obat Tocilizumab,Obat Tocilizumab Covid-19,Tocilizumab obat Covid-19,Tocilizumab,Kemenkes Impor Obat Covid-19,obat covid-19 impor

Jika Aturan Karantina 14 Hari Diterapkan, Ini Estimasi Biaya Umrah

Nasional Jumat, 30 Juli 2021 | 12:09 WIB

Arab Saudi mewajibkan wisatawan untuk menjalani karantina sebelum menjelajahi negerinya. Lantas berapakah biaya umrah, j...

Umum - Nasional, Jika Aturan Karantina 14 Hari Diterapkan, Ini Estimasi Biaya Umrah, jamaah umrah,estimasi biaya,estimasi biaya umrah,karantina jamaah umrah,estimasi biaya umrah karantina

Jokowi Sebut Lockdown tak Jamin Pandemi Covid-19 Berakhir

Nasional Jumat, 30 Juli 2021 | 11:03 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan keputusan pemerintah yang tak mengambil kebijakan lockdown untuk menurunkan lo...

Umum - Nasional, Jokowi Sebut Lockdown tak Jamin Pandemi Covid-19 Berakhir,  Pandemi Covid-19,Lockdown  Pandemi Covid-19,Vaksinasi nasional Covid-19,lonjakan kasus Covid-19,lonjakan kasus covid-19 di Indonesia,kebijakan lockdown

Jokowi Sebut Kasus Covid-19 Bisa Direm

Nasional Jumat, 30 Juli 2021 | 10:23 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, lonjakan kasus positif Covid-19 yang sangat tinggi dalam satu bulan terakhir...

Umum - Nasional, Jokowi Sebut Kasus Covid-19 Bisa Direm, Kasus Covid-19,Kasus Covid-19 di Indonesia,Kasus Covid-19 Indonesia,lonjakan kasus positif Covid-19,PPKM Darurat,Kebijakan PPKM Darurat

Anggota DPR Sindir Sekjend DPR Soal Layanan Isoman Hotel : Seharusnya...

Nasional Kamis, 29 Juli 2021 | 23:05 WIB

Kebijakan itu dinilai berlebihan karena saat ini tidak sedikit masyarakat yang kesulitan memperoleh layanan kesehatan.

Umum - Nasional,  Anggota DPR Sindir Sekjend DPR Soal Layanan Isoman Hotel : Seharusnya Kita Empati, fasiitas isolasi DPR,Isolasi DPR,Hotel Isolasi Covid-19,Hotel untuk DPR

Kanwil DJP Jakarta Khusus Luncurkan Buku Busur dan Panah

Nasional Selasa, 27 Juli 2021 | 22:23 WIB

Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus meluncurkan buku “Busur: Meramu untuk Maju” dan “Panah: Cerita untuk Kita” secara dari...

Umum - Nasional, Kanwil DJP Jakarta Khusus Luncurkan Buku Busur dan Panah, Kanwil DJP Jakarta Khusus,Busur: Meramu untuk Maju,Panah: Cerita untuk Kita,Peluncuran Buku DJP,Direktorat Jenderal Pajak (DJP),Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

artikel terkait

dewanpers
arrow-up