web analytics
  

Iuran BPJS Naik, Komisi D Minta Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung Bersikap

Kamis, 14 Mei 2020 19:35 WIB Mildan Abdalloh
Bandung Raya - Bandung, Iuran BPJS Naik, Komisi D Minta Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung Bersikap, DPRD Kabupaten Bandung, Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan,

Pelayanan di kantor BPJS Kesehatan Bandung, Jalan PHH Mustofa, Kota Bandung. (Ayobandung.com/Kavin Faza)

SOREANG, AYOBANDUNG.COM -- Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, Maulana Fahmi, berharap pimpinan DPRD bersikap terhadap kenaikan iuran BPJS.

Fahmi mengatakan, secara pribadi dirinya menolak terhadap adanya Perpu kenaikan ieuran BPJS yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowidodo.

"Kenaikan iuran BPJS ini dilakukan secara sepihak. Presiden mengeluarkan Perpu yang tidak perlu disepakati oleh DPR," tutur Fahmi, Kamis (14/5/2020).

Hal tersebut sebagai upaya menegasikan keputusan MA terkait kenaikan iuran BPJS yang dilakukan awal tahun lalu.

AYO BACA : Presiden Jokowi Naikkan Iuran BPJS Kesehatan Mulai 1 Juli, Ini Rinciannya

"Efektif turunnya hanya bulan mei. Itupun memang akan dikembalikan dalam bentuk pembayaran berikutnya. Ini akan menjadi riak yang besar di masyarakat," ujarnya.

Terlebih saat ini kondisi ekonomi sedang terpuruk akibat pandemi covid-19.

"Pemerintah memang beralasan kenaikan iuran BPJS ini untuk menyehatkan keuangan. Tapi harusnya jangan membebani full dari masyarakat. Apalagi kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus disediakan oleh pemerintah," katanya.

Dengan situasi seperti sedang berat secara ekonomi, kenaikan iuran BPJS kata Fahmi merupakan kebijakan yang tidak tepat, sehingga harus ditolak,

"Nanti akan saya sampaikan kepada DPRD agar membuat nota penolakan dan disampaikan kepada tingkat lebih tinggi," tutupnya.

AYO BACA : Iuran Naik, Ini Alasan Dirut BPJS Kesehatan

Editor: Dadi Haryadi

artikel terkait

dewanpers