Pengamat: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Timbulkan Kegaduhan Nasional

Pelayanan di kantor BPJS Kesehatan Bandung, Jalan PHH Mustofa, Kota Bandung. (Ayobandung.com/Kavin Faza)
LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Dosen Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pasundan, Firman Turmantara Endipradja menilai, kenaikan iuran BPJS Kesehatan dapat menimbulkan puncak kegaduhan nasional. Menurut Firman, kondisi itu sudah terlihat dari pecahnya suara antara para elite politik nasional, partai pengusung, legislatif dengan presiden Joko Widodo (Jokowi).
AYO BACA : Iuran BPJS Kesehatan Naik, Pemerintah Dinilai Tak Punya Empati
"Yang pertama di tingkat elite politik ini sudah kelihatan. Yang menentukan keberlangsungan negara ini kan tingkat elite politik. Tingkat ini saja sudah pecah, antara DPR atau partai-partai dengan presiden. Ini justru yang menjadi objeknya presiden. Ini presiden lawan elite politik termasuk lawan partai pendukungnya. Ini jadi gimana?" kata Firman kepada Ayobandung.com, Rabu (13/5/2020).
AYO BACA : Presiden Jokowi Naikkan Iuran BPJS Kesehatan Mulai 1 Juli, Ini Rinciannya
Di satu sisi, Firman melihat sinyal positif dengan adanya upaya objektif yang dilakukan para elite politik dan tokoh-tokoh nasional dengan melihat kondisi riil di masyarakat. Menurut Firman hal ini bagus untuk rasa keadilan, lantaran para pemanggu kebijakan itu telah melihat langkah presiden sudah tidak sesuai dengan jalur. Bahkan salah satu buktinya, tokoh-tokoh negara melakukan gugatan uji materil ke MA.
ayo baca
"Sekarang yang kita lihat adalah masyarakat. Dengan kondisi ini masyarakat sudah tidak simpati. Semisal ada bantuan sosial pandemi. Tapi di riilnya bisa kita lihat sendiri banyak salah sasaran. Ini kenyataannya kan gak seperti yang dibicarakan, di lapangan beda," katanya.
Karenanya, Firman menyampaikan, adanya keputusan ini kian memberatkan dan mengecewakan masyarakat. Pasalnya, Firman menurut presiden dinilai, sangat tidak tahu kondisi masyarakat yang sebenarnya di tengah situasi sulit pandemi Covid-19 ini.
"Sudah susah makan, bantuan sosial juga sudah tidak tepat sasaran, dan seterusnya, banyak kekecewaan. Jadi yang kasihan itu di bawah. Bahkan beberapa bupati menolak bantuan sosial. Jadi ini chaos, kebijakan ini luar biasa blunder. Saya melihat dari tingkat pusat, provinsi, daerah, sampai RT kechaosan ini terjadi, masyarakat jadi resah," ujarnya.
AYO BACA : Airlangga Klaim Kenaikan Iuran BPJS Bertujuan Jaga Operasional
artikel terkait

4 Kontroversi Stafsus Milenial Presiden
_thumb.jpg?w=93&h=60)
Aksi Berujung Ricuh
_thumb.jpg?w=93&h=60)
Mahasiswa Unpad Gelar Aksi Damai di Bawaslu Jabar

5 Terdakwa Kasus Suap Proyek Meikarta Diperiksa

5 Kriteria Pemimpin yang Disukai Masyarakat

Bale Asih, Toko Perlengkapan Sekolah Gratis

4 Pemain Ini Resmi Didepak Persib Bandung

Infografis Vanessa Angel