web analytics
  

Iuran BPJS Kesehatan Naik Lagi, Ini Kritikan Pengamat untuk Kebijakan Pemerintahan Jokowi

Rabu, 13 Mei 2020 18:38 WIB Eneng Reni Nuraisyah Jamil
Bisnis - Finansial, Iuran BPJS Kesehatan Naik Lagi, Ini Kritikan Pengamat untuk Kebijakan Pemerintahan Jokowi, BPJS Kesehatan, Iuran BPJS Kesehatan Naik Lagi,

BPJS Kesehatan. (istimewa)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Dosen Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pasundan, Firman Turmantara Endipradja menilai, level masyarakat yang paling menderita dengan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah masyarakat miskin.

Putusan Presiden jokowi untuk kembali  menaikkan iuran BPJS Kesehatan itu tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam Perpres tersebut, disebutkan jika Iuran BPJS Kesehatan Kelas I naik menjadi Rp150.000 dan Kelas II naik menjadi Rp100.000. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut berlaku mulai 1 Juli 2020. Adapun untuk kelas III yang menjadi Rp35.000 baru akan naik pada 2021.

Padahal sebelumnya, MA telah membatalkan Perpres Nomor 75/2019. MA mengembalikan iuran menjadi sebesar Rp25.500 untuk kelas III, sebesar Rp51.000 untuk kelas II, dan awbesar Rp80.000 untuk kelas I. 

Putusan MA ini membatalkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yang ditantangani Jokowi tentang Jaminan Kesehatan. Terkait Besaran iuran yang berubah menjadi Rp42.000 per orang per bulan untuk Kelas III, Rp110.000 per orang per bulan untuk Kelas II, dan Rp160.000 per orang untuk Kelas I.

AYO BACA : Pengamat: Kebijakan Mencla-Mencle Iuran BPJS Kesehatan Blunder untuk Pemerintahan Jokowi

"Sektor yang terimbas, seluruh peserta BPJS ini tentunya, terutama masyarakat miskin lama dan miskin baru yang muncul karena pandemi. Ini yang paling terbebani dengan kenaikan itu. Karena saya kira potensi untuk chaos ini cukup besar," kata Firman kepada Ayobandung.com, Rabu (13/5/2020).

Di sisi lain, mengamati keputusan 'dadakan' ini, Firman menilai, adanya indikasi upaya presiden Jokowi untuk memaksakan kenaikan iuran BPJS demi menutup defisit triliunan rupiah yang dialami BPJS. Pasalnya, Firman menegaskan, kebijakan itu dirasa tidak logis lantaran dapat sepenuhnya membebankan kepada masyarakat ya g saat ini sedang kesusahan imbas pandemi global Covid-19.

"Ini gak logis defisit BPJS dibebankan kepada masyarakat yang sedang terkena imbas pandemi. Jangan memaksakan diri berargumentasi yang tanpa alasan karena realisasinya seperti ini, masyarakat lagi susah," kata Firman.

Karenanya, sebagai masyarakat, Firman mendesak agar kebijakan presiden tidak membebani masyarakat. Dia pun meminta, eksekutif untuk mencari alternatif tanpa menggantungkan utang, defisit triliunan rupiah BPJS kepada penghasilan masyarakat. 

"Karena pemimpin negara itu dipilih rakyat dan untuk mengurus kehidupan masyarakat dan negara. Jaga roda pemerintahan untuk mengurus masyarakat karena ini sudah keluar dari rotasi atau mekanisme ini. Saya mencoba objektif sebagai akademisi, saya melihat dan memantau kebijakan hukum pemerintahan sekarang itu banyak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.

AYO BACA : Presiden Jokowi Naikkan Iuran BPJS Kesehatan Mulai 1 Juli, Ini Rinciannya

Firman juga mencontohkan, kebijakan yang terkesan tidak prorakyat lainnya terlihat dalam kebijakan relaksasi atau keringanan bagi debitur terkait dampak Covid-19. Dalam kebijakannya, presiden meminta OJK menggulirkan relaksasi. Namun OJK dengan mengeluarkan POJK bukan mengintruksikan pelaku jasa keuangan untuk memberikan keringanan kepada masyarakat. Akan tetapi mengembali segala kewenangan relaksasi kepada POJK. 

POJK tersebut yakni POJK No 11/POJK.03/2020 tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK Stimulus Dampak Covid-19).

Sebagaimana POJK No.11/POJK.03/2020 di antaranya relaksasi hanya diberikan kepada debitur yang terdampak Covid-19. Kemudian pemberian keringanan dan atau penundaan pembayaran angsuran kredit, dilakukan sesuai permohonan debitur kepada bank dan berdasarkan hasil evaluasi bank sesuai POJK.

Adapun jenis relaksasi yang diberikan sebagaimana diatur dalam POJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan.

Dan/atau konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara. Jangka waktu pemberian keringanan dan atau penundaan pembayaran angsuran kredit maksimal 1 (satu) tahun tergantung seberapa besar (berat/ringannya) dampak Covid-19 kepada debitur.

"Sebenarnya ini sama aja dengan bohong. Leasing tetep aja nagih, bahkan sekarang ada beberapa pelaku jasa keuangan nakal yang memanfaatkan momen ini untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan cara memperpanjang tenor. Ini kan besebrangan dengan kebijakan yang sudah digulirkan presiden untuk membantuk masyarkat yang terkena imbas corona. Jadi bukan membantu," katanya.

"Jadi tolong juga bapak presiden, soal relaksasi juga turunkan tim untuk mengamankan kebijakannya sampai ke tingkat implementatif, sampai ke masyarakat. Karena ini jadi lucu, kenapa beliau jadi blunder seperti ini. Kalau kelemahan zaman Orba dari segi hukum, peraturan yang lebih rendah melangkahi peraturan yang lebih tinggi. Tapi kalau sekarang, menjalankan kebijakan dulu baru dibuat hukum, ini lebih parah. Mudah-mudahan saja lah, cepat berlalu baik itu pandemi corona maupun kebijakan yang tidak prorakyat," ujarnya.

AYO BACA : BPJS Kesehatan: Faskes Tak Boleh Bebani Peserta Biaya Tes Covid-19

Editor: Dadi Haryadi

artikel terkait

dewanpers