web analytics
  

Permintaan Kerja Bakal Naik Pasca Covid-19, Omnibus Law Perlu Segera Disahkan

Kamis, 7 Mei 2020 19:46 WIB Nur Khansa Ranawati
Bisnis - Finansial, Permintaan Kerja Bakal Naik Pasca Covid-19, Omnibus Law Perlu Segera Disahkan, Omnibus Law, RUU CIpta Kerja, Pasca Pandemi Covid-19,

Ilustrasi -- pekerja. (istimewa)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Hingga April 2020, data Kementerian Ketenagakerjaan RI mencatat terdapat total 2 juta pekerja Indonesia yang terdampak pandemi Covid-19. Pekerja tersebut berasal dari 116 ribu perusahaan terdampak di sektor formal dan informal, yang harus merumahkan atau melakukan PHK para karyawannya.

Angka tersebut akan terus bertambah bila situasi krisis dalam menghadapi Covid-19 terus berlanjut ke bulan-bulan selanjutnya. Oleh karennya, pemerintah didorong untuk melakukan langkah cepat yang dapat menyelamatkan industri dan para pekerja, salah satunya dengan mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Hal tersebut menjadi pembahasan dalam diskusi "Aspirasi untuk RUU Cipta Kerja dalam Membangun Kembali Sektor Ketenagakerjaan, Industri, dan UMKM Pasca Pandemi Covid-19", Kamis (7/5/2020). 
Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Jabar Aldrin Herwany mengatakan salah satu keunggulan RUU tersebut adalah mempermudah kehadiran para investor dan pebisnis baru di tanah air yang akan membukakan lapangan kerja baru.

Pasalnya, saat ini peringkat kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business (EoDB) di Indonesia masih tergolong rendah. RUU tersebut dinilai akan mampu memangkas tahapan yang diperlukan untuk memulai bisnis di Indonesia, termasuk menjadi 'sapu jagad' ketika berhadapan dengan undang-undang dan peraturan yang saling tumpang tindih.

"Saya sangat sepakat omnibus law lebih fleksibel dalam situasi tidak pasti seperti sekarang. Omnibus law bisa membantu bertindak cepat dalam keadaan krisis, aturan tumpang tindih bisa dibabat. Ini agar ekosistem investasi lebih baik," ungkapnya.

Hal serupa juga diamini pakar ketenagakerjaan Indonesia dari Indonesian Consultant at Law (IClaw) Hemasari Dharmabumi. Dia mengatakan, di luar kontroversinya. RUU omnibus law dapat mempermudah para pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya di Indonesia dan pada gilirannya memperluas kesempatan bekerja.

AYO BACA : 62 Ribu Pekerja di Jabar Kena PHK dan Dirumahkan Akibat Corona

"RUU ini adalah terobosan metode hukum untuk memperbaiki iklim investasi dan daya saing. Omnibus law bisa membuat proses perubahan dan pencabutan undang-undang lebih efisien sekaligus menghilangkan ego sektoral," ungkapnya.

Hema menyebutkan, dalam konteks pandemi Covid-19, RUU omnibus law cipta kerja dapat setidaknya mempertahankan perusahaan yang tengah terpuruk agar tidak segera hengkang ke negara lan. Selain itu, diharapkan RUU ini juga bisa mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia pascapandemi.

"Keinginan masyarakat untuk berpenghasilan itu tinggi, sementara pemerintah tidak mungkin terus-terusan memberi makan masyarakat dengan bantuan sembako. Selepas Juli masyarakat pasti akan dipaksa mencari pekerjaan lagi. Anggaran untuk bagi-bagi sembako itu juga sudah habis," ungkapnya.

"Di saat masyarakat dipaksa bekerja kembali, akan ada saatnya siapapun yang bisa membuka lapangan pekerjaan di masa itu akan jadi pahlawan. Sementara orang yang menghalangi percepatan itu akan menjadi public enemy," jelasnya.

Oleh karenanya, Aldrin menyebutkan bahwa pengesahan RUU omnibus law semakin cepat dilakukan akan semakin baik. Dia menilai saat ini justru adalah momentum yang tepat untuk melakukan pengesahan tersebut.

"Kalau September Covid-19 di Indonesia baru selesai, bayangkan sudah berapa perusahaan yang tutup. Masyarakat kemudian akan menuntut pekerjaan. Maka dari itu pengesahan omnibus law ini lebih cepat akan lebih baik," tutupnya.

Editor: Dadi Haryadi

artikel terkait

dewanpers