web analytics
  

Pilkada 9 Desember Berisiko, Diusulkan Diundur ke 2021

Kamis, 23 April 2020 19:59 WIB Ananda Muhammad Firdaus
Umum - Nasional, Pilkada 9 Desember Berisiko, Diusulkan Diundur ke 2021, pilkada 2020, pilbup tasik 2020, kpu tasik, bawaslu tasik, anggaran pilkada tasik, calon perseorangan tasik, cep zamzam, kader pengawasan partipatif pemiu, ketua mui, lina marlina, lina ruzhanul ulum,

Ilustrasi Pilkada Serentak 2020. (Ayobandung.com/M. Irfan Abiyyudistira)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Pemerintah dan DPR sepakat mengundur pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 menjadi 9 Desember 2020. Putusan itu dipertimbangkan karena Covid-19 yang mewabah.

Namun demikian, banyak pihak yang menilai putusan itu kurang tepat. Salah satunya karena hanya molor dua bulan 16 hari dari rencana awal, 23 September 2020. Sementara pandemi Corona belum bisa dipastikan kapan akan berakhir.

Dalam Webkusi bertajuk "Kebijakan Rasionalitas Pengunduran Pilkada Serentak 2020" yang diselenggarakan lembaga survei Political Insight (Polsight) dan Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) pada Rabu (22/4/2020), pemerintah diminta mengundur pilkada dengan mempertimbangkan sejumlah aspek. Selain politik, aspek sosial, ekonomi dan keamanan perlu dicermati.

Pengamat Politik Universitas Padjadjaran yang juga Direktur Eksekutif Polsight, Yusa Djuyandi mengatakan, kebijakan pengunduran pilkada perlu memperhitungkan berbagai skenario.

"Dikhawatirkan pandemi Covid-19 ini berlangsung lebih lama sehingga bisa saja pilkada dilaksanakan pada 2021,” katanya.

AYO BACA : Pilkada Digelar Desember Jika Perppu Terbit Akhir April

Jika pada akhirnya Covid-19 memaksa pilkada serentak diundur lebih jauh hingga 2021, kata Yusa, aspek politik yang harus diperhatikan misalnya masa jabatan kepala daerah yang sudah habis. Bila tanpa persiapan matang, dampak buruk seperti terhadap administrasi pemerintahan bakal terasa.

“Ada keterlambatan dalam pengambilan keputusan di bidang sosial, politik, dan anggaran,” ujarnya.

Eks komisioner KPU yang juga Direktur Netgrid, Ferry Kurnia Rizkyansyah menilai, kualitas pilkada akan dipertaruhkan jika diselenggarakan di tengah pandemi. Dalam kondisi normal saja KPU sering digugat, terlebih ketika dilaksanakan di tengah kondisi bencana Covid-19.

Karena itu, langkah yang paling aman adalah dengan mengudur pilkada ke tahun 2021 di saat risiko Covid-19 bisa lebih diminimalisasi. Terlebih, katanya, hajat demokrasi harus mempunyai ruh free dan fair election, sehingga bencana Covid-19 tak ditunggangi kepentingan politik.

“Disamping itu kita harus liat sisi politis, ada beberapa pejabat publik atau petahana yang memanfaatkan untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas,” jelasnya.

AYO BACA : Rasional Jika Pilkada Diundur Sampai September 2021

Pilkada Ditunda, Banyak Pihak Terdampak

Tertundanya Pilkada 2020 berdampak bukan hanya kepada pemerintah atau penyelenggara, kandidat, partai politik, bahkan masyarakat bisa terbawa-bawa. Direktur Politik dan Strategi Polsight Indra Kusumah mengatakan, dampak bagi kandidat dan parpol yakni peta politik yang berubah. Sedangkan bagi masyarakat akan menimbulkan kebosanan.

“Partisipasti publik dikhawatirkan akan menurun,” kata Indra.

Sementara itu, analis pemilu, Denden Deni Hendri, menyoroti instrumen hukum akibat penundaan pilkada. Menurutnya, payung hukum yang bisa diambil adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk memveto jadwal pelaksanaan pemilihan yang telah termaktub dalam Undang-undang Pilkada Nomor 10/2016 yaitu September 2020 yang tidak mungkin dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.

Namun begitu, jika perppu tentang pilkada diambil akan dihadapkan pada suatu pilihan. Perppu tersebut, kata Denden, apakah berfungsi semacam Dekrit Presiden yang pokoknya hanya menunda, memveto atau membatalkan, atau untuk menciptakan desain dan konsep baru pemilu dan pemilihan.

“Konsep dan desain baru pemilihan telah tertuang dalam RUU Pemilu yang saat ini digodok DPR,” beber Denden.

RUU Pemilu memperkenalkan konsep dan desain baru yaitu pemilu nasional dan pemilu lokal dengan menggabungkan pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota bersama pilkada sesuai dengan alternatif keempat pada putusan MK 55/PUU-XVII/2019.

AYO BACA : Jadwal Baru Pilkada Serentak Tergantung Perkembangan Pandemi Covid-19

Editor: Ananda Muhammad Firdaus

terbaru

Kasus Covid-19 di Indonesia Naik 11.788 per 24 Januari 2021

Nasional Minggu, 24 Januari 2021 | 22:08 WIB

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat ada penambahan sebanyak 11.788 kasus terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia, Ming...

Umum - Nasional, Kasus Covid-19 di Indonesia Naik 11.788 per 24 Januari 2021, Update Corona Covid-19 Indonesia,Kasus Harian Covid-19 Indonesia,COVID-19

Doni Monardo Duga Dirinya Terpapar Covid-19 Saat Makan

Nasional Minggu, 24 Januari 2021 | 15:52 WIB

Dia menyerukan kepada masyarakat untuk sementara menghindari acara makan bersama guna mencegah penularan.

Umum - Nasional, Doni Monardo Duga Dirinya Terpapar Covid-19 Saat Makan, Doni Monardo positif Covid-19,Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo,Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo,Doni Monardo

Dirut Batik Air Achmad Luthfie Meninggal Dunia

Nasional Minggu, 24 Januari 2021 | 08:41 WIB

Kabar duka datang dari dunia penerbangan nasional. Direktur Utama Batik Air Captain Achmad Luthfie meninggal dunia, Sabt...

Umum - Nasional, Dirut Batik Air Achmad Luthfie Meninggal Dunia, Dirut Batik Air meninggal,Dirut Batik Air Achmad Luthfie meninggal,Achmad Luthfie meninggal,Achmad Luthfie,Batik Air

BNPB: 197 Bencana Landa Indonesia dalam 23 Hari

Nasional Minggu, 24 Januari 2021 | 08:30 WIB

Mayoritas bencana tersebut merupakan bencana hidrometeorologi atau bencana yang terjadi sebagai dampak dari fenomena met...

Umum - Nasional,  BNPB: 197 Bencana Landa Indonesia dalam 23 Hari, Bencana alam Indonesia 2021,BMKG,BNPB,bencana alam 2021,bencana hidrometeorologi

Ratusan Nakes Ini Batal Divaksin Karena Punya Diabetes dan Hipertensi

Nasional Sabtu, 23 Januari 2021 | 19:07 WIB

Ratusan tenaga kesehatan yang sudah didaftar batal divaksin karena punya riwayat penyakit turunan

Umum - Nasional, Ratusan Nakes Ini Batal Divaksin Karena Punya Diabetes dan Hipertensi, Vaksinasi,Tenaga Kesehatan Positif Covid-19,Vaksin Covid-19,Jadwal Vaksin Covid-19

Bulan Depan, Bio Farma Produksi 4 Juta Vaksin Covid-19

Nasional Sabtu, 23 Januari 2021 | 15:14 WIB

Setelah menerima 15 juta dosis bulk vaksin Covid-19 dari Sinovac, pada 12 Januari 2021 yang lalu, Bio Farma siap untuk m...

Umum - Nasional, Bulan Depan, Bio Farma Produksi 4 Juta Vaksin Covid-19, vaksin corona,Vaksin Covid-19,Vaksin Biofarma,Biofarma,Vaksin Covid-19 Biofarma

Hore! BLT BPJS Ketenagakerjaan Cair, Tinggal Menunggu Waktu

Nasional Sabtu, 23 Januari 2021 | 14:29 WIB

Pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan sudah ditunggu-tunggu. Tapi ada beberapa di antara calon penerima yang akhirnya tidak...

Umum - Nasional, Hore! BLT BPJS Ketenagakerjaan Cair, Tinggal Menunggu Waktu , BLT BPJS Ketenagakerjaan,kapan blt bpjs ketenagakerjaan 2021 cair,blt bpjs ketenagakerjaan 2021,Jadwal Pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan,BLT BPJS Ketenagakerjaan Termin 3,blt pekerja formal,update blt pekerja,bantuan subsidi gaji,kemnaker.go.id

Dorong Ekonomi Kerakyatan, NU Luncurkan Nahdlyin Smartbox

Nasional Sabtu, 23 Januari 2021 | 10:25 WIB

Nahdlatul Ulama (NU) mendorong program pemerintah untuk membangun ekonomi kerakyatan serta mencetak usahawan baru dari...

Umum - Nasional, Dorong Ekonomi Kerakyatan, NU Luncurkan Nahdlyin Smartbox, Nahdlatul Ulama (NU),Nahdlyin Smartbox

artikel terkait

dewanpers