web analytics
  
Banner Kemerdekaan

Data Bocor, Kemenhan Larang Pemakaian Zoom

Kamis, 23 April 2020 11:55 WIB

Kepala Biro Humas Setjen Kemenhan Brigjen Totok Sugiharto. (Republika)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menerbitkan surat edaran mengenai larangan bagi pegawainya untuk menggunakan aplikasi Zoom. Larangan tersebut dimuat dalam surat bernomor SE/57/IV/2020 itu ditandatangani Sekjen Kemenhan Laksamana Madya Agus Setiadji pada Rabu (21/4).

Kepala Biro Humas Setjen Kemenhan, Brigjen Totok Sugiharto saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (23/4), membenarkan penerbitan surat edaran tersebut. "Disampaikan kepada kasatker/kasubsatker di lingkungan Kemhan agar pelaksanaan video konferensi pada masing-masing jajaran tidak menggunakan aplikasi Zoom," demikian isi surat edaran yang ditandatangani Agus Setiadji.

AYO BACA : 6 Tips Tampil Prima Selama Konferensi Video

Dalam surat edaran tersebut, Kemenhan menyebut beberapa pertimbangan yang membuat larangan menggunakan aplikasi Zoom. Pertama, tidak adanya jaminan keamanan data dari penyedia aplikasi Zoom lantaran aplikasi bersifat terbuka.

Kedua, terdapat duplikasi traffic yang dilaporkan pihak penyedia aplikasi Zoom ke server yang berada di negara lain. Hal itu mengakibatkan data pembicaraan dimonitor oleh pihak yang tidak berkepentingan. Hasil analisis dan riset dalam beberapa kasus penggunaan aplikasi Zoom telah dilaporkan kebocoran data dan telah diakui oleh pihak vendor Zoom bahwa hal tersebut belum dapat diantisipasi secara tepat.

AYO BACA : Ratu Elizabeth II Akan Rayakan Ultah Ke-94 Lewat Video Call

Untuk itu, setiap pegawai Kemenhan yang ingin menggunakan video konferensi agar berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemenhan. Kepala Pusdatin Kemenhan Brigjen Dominggus Pakel diminta untuk menyiapkan dukungan konferensi video yang aman dan dapat diandalkan sebagai alternatif dalam komunikasi bagi pimpinan Kemhan.

Ada tiga hal yang dijadikan dasar pengeluaran pelarangan penggunaan Zoom ini. Dasar pertama, yakni Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pengamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.

Kedua, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan. Ketiga, pertimbangan pimpinan Kementerian Pertahanan terkait dengan keamanan dan pengamanan informasi.

AYO BACA : 4 Tips Aman Rapat Menggunakan Aplikasi Zoom

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Rizma Riyandi

artikel lainnya

dewanpers